PenaKu.ID — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) terus mempercepat transformasi digital daerah.
Tidak sekadar menumpuk teknologi, Pemkab Bogor fokus mengembangkan Smart City yang berdampak langsung pada masyarakat melalui efisiensi pelayanan publik dan penguatan integrasi data.
Diskominfo Kabupaten Bogor Pangkas Ratusan Aplikasi Demi Smart City Berdampak
Langkah ini ditegaskan dalam Forum Smart City Kabupaten Bogor bertajuk “Sahate Digital Kabupaten Bogor dan Uji Coba Indikator Pendekatan Kota Cerdas serta Persiapan Penghargaan Inovasi Digital Berdampak Tahun 2026” di Aula R.M. Tirto Adhi Soerjo, Diskominfo, Senin (7/9/2026).
Kepala Diskominfo Kabupaten Bogor, Bambang Widodo Tawekal, menegaskan bahwa penerapan kota cerdas bukan hanya seputar pemenuhan fasilitas fisik atau perilisan aplikasi baru.
“Pembangunan kota cerdas bukan sekadar tentang membangun infrastruktur IT, memasang CCTV, atau meluncurkan ratusan aplikasi. Smart City adalah tentang perubahan tata kelola, inovasi cara kerja, dan pemecahan masalah nyata warga,” ujar Bambang.
Bambang menjelaskan, semangat ini diusung lewat konsep Sahate Digital Kabupaten Bogor (satu hati, sejiwa, dan selaras). Pendekatan ini membutuhkan keterlibatan seluruh elemen pentahelix mulai dari perangkat daerah, akademisi, dunia usaha, hingga masyarakat guna menghilangkan ego sektoral dan menciptakan tata kelola yang terintegrasi.
Efisiensi Aplikasi dan Interoperabilitas Data
Direktur Akselerasi Teknologi Pemerintah Digital Daerah Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) RI, Aris Kurniawan, memberikan apresiasi atas langkah konkret Pemkab Bogor. Selain memuji keberhasilan implementasi Sistem Informasi Desa sebagai contoh nasional, Kemkomdigi menyoroti efisiensi besar-besaran terhadap ratusan aplikasi daerah.
Pemkab Bogor tercatat sedang menata ulang dan memangkas hampir 500 aplikasi layanan yang ada menjadi sekitar 130 aplikasi terintegrasi.
“Fokus kita ke depan bukan lagi pada seberapa banyak jumlah aplikasi yang dibuat, melainkan bagaimana aplikasi tersebut dapat memberikan nilai tambah nyata bagi masyarakat. Kuncinya terletak pada interoperabilitas bagaimana aplikasi yang ada saling terhubung melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP),” jelas Aris.
Penguatan Peran Diskominfo Kabupaten Bogor dan Keamanan Siber
Sejalan dengan kebijakan nasional, Kemkomdigi mengimbau agar Diskominfo diperkuat sebagai orchestrator tunggal belanja infrastruktur TIK dan komunikasi publik. Pengadaan satu pintu ini dinilai mampu meningkatkan bargaining position pemerintah daerah saat bernegosiasi dengan penyedia jasa, seperti pembelian kapasitas bandwidth, sehingga menghemat anggaran negara.
Terkait tantangan keamanan siber, Aris mengingatkan pentingnya langkah-langkah mitigasi seperti Klasifikasi Data untuk membagi data ke dalam tiga tingkatan (terbuka, terbatas, dan tertutup/strategis).
Selanjutnya, Audit TIK Berkala yang melibatkan pengawas internal daerah (Inspektorat). Lalu, Mekanisme Clearance untuk Penerapan rekomendasi teknis anggaran TIK berjenjang melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) antar-kementerian untuk mencegah tumpang tindih aplikasi.
Melalui forum ini, Pemkab Bogor juga mempersiapkan diri menyambut puncak Penghargaan Kota Cerdas yang akan digelar pada November 2026 di Kota Jambi, sekaligus menguji coba indikator keberhasilan pada enam pilar utama: Smart Governance, Smart Economy, Smart Living, Smart Environment, Smart Society, dan Smart Branding.***
