PenaKu.ID – Fantastisnya fasilitas mewah yang diterima oleh para Anggota DPRD Kabupaten Bogor harus berimbang dengan kinerjanya sebagai Wakil Rakyat, namun hal itu belum terlihat dimata publik dan dinilai masih lemah.
Menurut Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2023 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Didalam perbup tersebut, banyak item tunjangan yang diterima oleh Wakil Rakyat Kabupaten Bogor, baik yang bersifat rutin, incidental maupun kondisional dan jika ditotalkan sangat fantastis.
Satu Tahun Pasca Anggota DPRD Kabupaten Bogor Dilantik
Dalam situasi tersebut, Yusfitriadi sebagai Pengamat Politik dan Kebijakan Publik di Kabupaten Bogor dari Founder Lembaga Studi Visi Nusantara (LS Vinus), melihat kinerja DPRD Kabupaten Bogor yang hampir satu tahun pasca dilantik 2024 yang lalu.
“Kalau saya melihat, tidak ada upaya DPRD Kabupaten Bogor untuk membangun instrumen transparansi dan akuntabilitas,” ujar Yusfitriadi saat ditemuin PenaKu.ID, Selasa (9/9/2025).
Tidak Adanya Informasi kepada Publik Secara Priodi Kinerja DPRD Kabupaten Bogor
Menurutnya, yang menjadi pertanyaan sekarang terhadap Legislatif di Kabupaten Bogor adalah Portal Web dan Informasi yang disampaikan kepada publik secara priodi.
“Apa yang setelah dikerjakan bulan ini?, apa yang dikerjakan bulan besok?, apa yang dikerjakan setelah semester?, ada nggak laporan pertanggungjawaban keuangan di dalam mekanisme resmi di DPRD?,” ungkapnya.
Alih-alih Bertanggungjawab Terhadap Publik Justru Ingin Rumahnya Kumpul di Cibinong
Lalu, lanjutnya, apakah ada hasilnya dipublik ke masyarakat terkait rapat-rapat penting dan hal tersebut menurutnya tidak ada. Artinya, jika kemudian tidak ada publish kepada publik lalu transparan yang mana sering disebut oleh Legislatif di Kabupaten Bogor.
“Terkait dengan akuntabilitas pertanggung jawaban di dalam publik. Alih-alih mereka bertanggung jawab terhadap publik, justru mereka ingin ngumpul di Cibinong rumahnya dan Dapilnya ditinggalin,” tegasnya.
“Hanya datangnya ketika reses doang kan gitu,” sambungnya.
Penting Menjadi Evaluasi dan Fundamental
Lalu Ia berpikir hal tersebut sudah tidak ada akuntabel, oleh karena itu hal tersebut penting menjadi evaluasi dan fundamental.
“Secara holistik, secara integral, secara menyeluruh untuk mendorong kelembagaan legislatif yang kuat,” tukasnya.**
