PenaKu.ID – Komisi I DPRD Jabar menggelar rapat kerja pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) bersama dengan mitra kerja.
Pimpinan Rapat Komisi I DPRD Jabar, Sidkon Djampi menilai, banyak refocusing anggaran yang membahas mengenai penanganan pandemi COVID-19. Hal itu sangat penting mengingat masyarakat sudah banyak terbebani dengan adanya pandemi tersebut secara ekonomi.
“Banyak yang harus diperhatikan dan diprioritaskan selama penanganan pandemi ini,” singkat Sidkon di Ruang Rapat Komisi I DPRD Jabar, Jalan Diponegoro no. 27, Kota Bandung, Rabu, (18/8/21).
Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat lainnya, Yosa Oktora Santono menyoroti Dinas Komunikasi Dan Informatika (Dsikominfo) Provinsi Jawa Barat soal progres untuk wifi publik gratis agar lebih banyak lagi. Kemudian untuk command center, kalau memang krusial tentu dewan harus mendorong untuk dibahas lebih lanjut di badan anggaran (banggar).
“Intinya, kita harus meningkatkan jaringan internet di Jabar,” sebut Yosa.
Persoalan lain, lanjut Yosa, dari Disdukcapil, lebih besar gaji pegawai dari pada programnya. Ini perlu dibahas lebih mendalam.
“Meskipun, secara keseluruhan usulan anggaran tidak masalah. Tetapi harus memiliki program prioritas,” katanya.
Komisi I DPRD Jabar Soroti Kearsipan
Sedangkan, Ruhiyat Nugraha fokus pada persoalan masalah kearasipan yang dinilainya masih sangat lemah. Misalnya, arsip-arsip masih ada yang disimpan begitu saja sembarangan. 10 tahun pertama masih tanggung jawab kepala OPD, 10 tahun berikutnya menjadi tanggung jawab kepala kearsipan.
“Termasuk tanah pun banyak yang berceceran karena kearsipannya lemah. Secara keseluruhan saya titip agar program di tengah pandemi ini memprioritaskan kepada kegiatan sosial akibat dari dampak pandemi. Ngeri sekali dampak pandemi ini, pedagang kecil, UMKM dan sebagainya. Kebijakan fiskal juga sangat penting, harus diperhatikan. Daya beli masyarakat harus ditingkatkan agar fiskalnya juga dapat meningkat,” kata Ruhiyat.
Rafael Situmorang menyoroti banyaknya warga Jawa Barat yang meninggal saat Isolasi Mandiri (Isoman). Hal itu dikarenakan minimnya pendataan secara akurat. Selain itu, tidak adanya tindak lanjut setelah pendataan warga yang isoman (isolasi mandiri).
“Harus ada follow up dengan Dinkes dan lembaga lainnya. Karena tidak ada datanya yang difollow up, hanya sebatas data saja. Harus serius dalam penganggaran, kita ini anggarannya dari pajak. Ada sisi terkoreksi oleh COVID-19 masalah ekonomi misalnya,” tandas Rafael.
(Dws)
