PenaKu.ID – Kondisi pengelolaan sampah di kawasan Bandung Raya kini berada pada titik kritis.
Menanggapi situasi yang kian mengkhawatirkan tersebut, Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat, Prasetyawati, menyatakan dukungan penuhnya terhadap percepatan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Legok Nangka di Kabupaten Bandung.
Ia menegaskan bahwa penundaan proyek ini hanya akan menambah beban lingkungan dan sosial yang selama ini ditanggung oleh masyarakat.
TPA Sarimukti Overload, Bandung Raya Butuh Penanganan Darurat
Menurut Prasetyawati, ketergantungan wilayah Bandung Raya pada TPA Sarimukti sudah tidak bisa dipertahankan. Kondisi kapasitas TPA Sarimukti yang melampaui batas (overload) terus memicu berbagai ancaman bencana lingkungan, mulai dari potensi kebakaran hebat hingga masalah polusi yang berdampak luas.
“Saya mendukung penuh agar pembangunan TPA Regional Legok Nangka ini segera dipercepat. Ini bukan lagi wacana, tapi kebutuhan mendesak untuk empat daerah yaitu Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Sumedang,” tegas Prasetyawati.
Pangkas Birokrasi dan Singkirkan Ego Sektoral
Untuk merealisasikan fasilitas ini tepat waktu, Komisi IV DPRD Jabar mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Bandung untuk bergerak cepat menuntaskan berbagai ganjalan teknis, mulai dari pembebasan lahan, kelengkapan perizinan, hingga penyelesaian tahapan lelang.
Prasetyawati mengimbau seluruh pihak terkait untuk mengesampingkan ego sektoral demi kepentingan warga yang sudah terlalu lama terdampak krisis sampah.
“Rakyat sudah terlalu lama menanggung dampak sampah. Jangan sampai ada ego sektoral atau birokrasi yang menghambat. Kita harus kompak agar Legok Nangka bisa beroperasi tepat waktu,” lanjutnya.
Dorong Teknologi Ramah Lingkungan dan Pemberdayaan Warga Lokal
Tidak sekadar menjadi tempat pembuangan akhir konvensional, TPA Regional Legok Nangka diharapkan hadir dengan standar pengelolaan modern.Prasetyawati menekankan pentingnya penerapan teknologi ramah lingkungan yang mampu mengolah sampah secara berkelanjutan.
Selain sisi teknis lingkungan, aspek sosial-ekonomi masyarakat di sekitar lokasi pembangunan juga menjadi perhatian utama.
“Kita kawal bersama agar TPA ini tidak hanya jadi tempat buang sampah, tapi juga menjadi solusi yang berkelanjutan dan tidak merugikan warga sekitar. Harus ada program pemberdayaan ekonomi agar masyarakat setempat ikut merasakan manfaatnya,” pungkas Prasetyawati.***
