Pemerintahan

DPRD Kabupaten Sukabumi Setujui Dua Raperda, Sembilan Masuk Agenda 2027

×

DPRD Kabupaten Sukabumi Setujui Dua Raperda, Sembilan Masuk Agenda 2027

Sebarkan artikel ini
DPRD Kabupaten Sukabumi Setujui Dua Raperda, Sembilan Masuk Agenda 2027
DPRD Kabupaten Sukabumi Setujui Dua Raperda, Sembilan Masuk Agenda 2027

PenaKu.ID – DPRD Kabupaten Sukabumi Jawa Barat menyepakati dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah (Perda) dalam Rapat Paripurna ke-28 Tahun Sidang 2026, Senin (16/11/2026).

Dua regulasi tersebut meliputi Raperda tentang Desa dan Raperda Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dalam rapat yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi itu, forum juga menyetujui Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027 serta tindak lanjut evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap APBD 2027.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Budi Azhar Mutawali, didampingi Wakil Ketua II Usep. Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Sukabumi Asep Japar, jajaran anggota DPRD, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala perangkat daerah, para camat, serta sejumlah undangan lainnya.

Pelaksanaan rapat tersebut mengacu pada jadwal yang telah disepakati melalui Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Sukabumi bersama Pemerintah Daerah pada 30 Oktober 2026.

Dua Raperda Disepakati untuk Dilanjutkan ke Tahap Penetapan

Persetujuan terhadap kedua raperda dituangkan dalam Keputusan DPRD Kabupaten Sukabumi Nomor 24 dan Nomor 25 Tahun 2026 yang ditetapkan pada 16 November 2026.

Keputusan DPRD Nomor 24 Tahun 2026 mengatur persetujuan terhadap Raperda tentang Desa. Penyusunannya turut mempertimbangkan Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 9991/HK.02.01/HUKHAM tertanggal 19 Oktober 2026 mengenai fasilitasi rancangan peraturan daerah, serta laporan hasil pembahasan Komisi I yang disampaikan dalam rapat paripurna.

Sementara itu, Keputusan DPRD Nomor 25 Tahun 2026 berkaitan dengan Raperda Perubahan Keempat atas Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Pembahasannya memperhatikan Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 10647/HK.02.01/HUKHAM tertanggal 9 November 2026 dan laporan Komisi I.

Kedua rancangan regulasi tersebut telah melalui pembahasan bersama DPRD dan Bupati sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan. Persetujuannya kemudian dituangkan dalam berita acara persetujuan bersama yang ditandatangani kedua pihak.

Tahap berikutnya, Bupati Sukabumi akan menyampaikan kedua raperda tersebut kepada Gubernur Jawa Barat untuk memperoleh nomor register sebelum ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.

DPRD Kabupaten Sukabumi Tetapkan 9 Raperda pada Propemperda 2027

Dalam rapat yang sama, DPRD Kabupaten Sukabumi juga menyetujui Propemperda Tahun 2027. Juru Bicara Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Bayu Permana, menyampaikan bahwa program legislasi tersebut memuat sembilan rancangan peraturan daerah.

Kesembilan raperda itu terdiri atas lima usulan prakarsa DPRD Kabupaten Sukabumi dan empat usulan Pemerintah Daerah. Delapan di antaranya merupakan rancangan baru, sedangkan satu lainnya berupa perubahan terhadap peraturan daerah yang sudah berlaku.

Usulan tersebut telah disepakati DPRD Kabupaten Sukabumi bersama pimpinan komisi dan Pemerintah Daerah pada 13 November 2026. Kesepakatan itu merupakan tindak lanjut surat Bupati Sukabumi tertanggal 2 November 2026 mengenai penyampaian Propemperda.

Lima Raperda Prakarsa DPRD Kabupaten Sukabumi

Lima rancangan yang berasal dari inisiatif DPRD meliputi:

Raperda tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat, usulan Komisi II yang direncanakan dibahas pada Triwulan III.

Raperda tentang Tata Kelola, Penyehatan, dan Penguatan Peran BUMD, usulan Komisi III pada Triwulan III.

Raperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual (P4S), usulan Komisi IV pada Triwulan II.

Raperda Perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, usulan Komisi IV pada Triwulan II.

Raperda tentang Pelindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif, usulan Bapemperda pada Triwulan II.

Empat Raperda Prakarsa Pemerintah Daerah

Adapun empat rancangan yang diajukan Pemerintah Daerah terdiri atas:

Raperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2026, dikoordinasikan BPKAD dan dijadwalkan pada Triwulan II.

Raperda tentang Perubahan APBD 2027, dikoordinasikan BPKAD pada Triwulan III.

Raperda tentang APBD 2028, dikoordinasikan BPKAD pada Triwulan IV.

Raperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dikoordinasikan Dinas Lingkungan Hidup pada Triwulan III.

Berdasarkan jadwal yang telah disusun, empat raperda ditargetkan masuk pembahasan pada Triwulan II, empat lainnya pada Triwulan III, dan satu raperda pada Triwulan IV 2027.

Bayu menjelaskan, Propemperda merupakan instrumen perencanaan pembentukan peraturan daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Penyusunannya mempertimbangkan urgensi serta skala prioritas kebutuhan regulasi daerah dan ditetapkan setiap tahun sebelum penetapan APBD.

Komisi I dan Badan Anggaran Sampaikan Hasil Pembahasan

Juru Bicara Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi, Iwan Ridwan, M.Pd., menyampaikan laporan hasil pembahasan terhadap Raperda tentang Desa dan Raperda Perubahan Keempat atas Perda Nomor 7 Tahun 2016.

Pada kesempatan yang sama, Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sukabumi melaporkan tindak lanjut evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2027 beserta Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD 2027.

Evaluasi tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 903/Kep.656-BPKAD/2026 tertanggal 4 November 2026. Menindaklanjuti keputusan itu, Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah melakukan pembahasan pada 12 November 2026.

Pembahasan difokuskan pada penyempurnaan dan penyesuaian kedua rancangan dokumen anggaran agar selaras dengan hasil evaluasi gubernur.

Setelah Sekretaris DPRD Kabupaten Sukabumi, Wawan Godawan Saputra, S.IP., M.A.P., membacakan rancangan keputusan pimpinan DPRD, seluruh peserta rapat menyatakan persetujuan. Proses tersebut dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara persetujuan bersama oleh Bupati dan pimpinan DPRD.

Bupati Asep Japar Sampaikan Apresiasi kepada DPRD Kabupaten Sukabumi

Dalam pendapat akhirnya, Bupati Sukabumi Asep Japar menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas kerja sama selama proses pembahasan tiga agenda regulasi, yakni APBD 2027, Raperda tentang Desa, dan perubahan keempat Perda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Terkait APBD 2027, Bupati menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah telah menyerahkan seluruh dokumen yang diperlukan untuk menjalani evaluasi Gubernur Jawa Barat.

Hasil evaluasi tersebut selanjutnya dibahas bersama Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Kesepakatan yang dihasilkan menjadi dasar penerbitan keputusan pimpinan DPRD mengenai penyempurnaan dan penyesuaian rancangan APBD 2027.

Raperda Desa Diharapkan Perkuat Tata Kelola Pemerintahan

Bupati menyebut Raperda tentang Desa merupakan inisiatif Komisi I DPRD yang disiapkan sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan, serta pemberdayaan masyarakat desa.

Materi pengaturannya mencakup berbagai aspek, mulai dari kedudukan, penataan, dan kewenangan desa hingga penyelenggaraan pemerintahan desa. Di dalamnya juga diatur mekanisme pemilihan kepala desa, termasuk pemilihan antarwaktu melalui musyawarah desa.

Selain itu, regulasi tersebut memuat ketentuan mengenai perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, penghasilan aparatur pemerintah desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), kerja sama antardesa, serta kelembagaan masyarakat dan adat.

Aspek perlindungan masyarakat hukum adat hingga pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa oleh camat juga menjadi bagian dari materi pengaturan.

Asep Japar berharap kehadiran perda tersebut dapat mendorong tata kelola pemerintahan desa yang semakin efektif, transparan, dan akuntabel. Regulasi itu juga diharapkan memberikan kepastian hukum bagi pemerintah desa untuk mengembangkan inovasi, mengoptimalkan potensi lokal, serta meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Tipologi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Berubah

Mengenai perubahan keempat Perda Nomor 7 Tahun 2016, Bupati memberikan apresiasi kepada Komisi I yang telah menuntaskan pembahasan rancangan tersebut pada pembicaraan tingkat pertama maupun tingkat kedua.

Perubahan regulasi ini berfokus pada Pasal 4, dengan substansi utama berupa perubahan tipologi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dari Tipologi C menjadi Tipologi A.

Menurut Asep Japar, penyesuaian kelembagaan tersebut diperlukan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pertanahan serta tata ruang.

Perubahan itu juga diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan publik sekaligus memperjelas pembagian fungsi organisasi. Dengan demikian, setiap bidang pekerjaan dapat ditangani secara lebih terarah, fokus, dan profesional.

Selain menjadi landasan penataan organisasi perangkat daerah, perda tersebut nantinya menjadi dasar penyusunan struktur organisasi dan tata kerja melalui Peraturan Bupati. Ketentuan itu juga berkaitan dengan pengisian jabatan, penempatan pegawai, serta tahapan penyesuaian kelembagaan dan kepegawaian lainnya.

Bupati Harapkan Kebijakan Beri Manfaat bagi Masyarakat

Menutup pendapat akhirnya, Bupati berharap seluruh kebijakan yang telah disepakati bersama DPRD dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga sinergi antara Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai mitra dalam menjalankan pemerintahan serta pembangunan Kabupaten Sukabumi.

Kerja sama tersebut diharapkan terus terpelihara demi mewujudkan Kabupaten Sukabumi yang maju, unggul, berbudaya, dan berkah atau Mubarakah.

Sementara itu, pimpinan DPRD menegaskan bahwa seluruh raperda yang telah memperoleh persetujuan bersama akan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

DPRD juga menyampaikan penghargaan kepada Bapemperda, Komisi I, Badan Anggaran, Pemerintah Daerah, serta seluruh perangkat daerah yang telah berkontribusi dalam pembahasan dan penyelesaian agenda legislasi tersebut.**