PenaKu.ID – Pemerintah Kota Cimahi terus memperkuat komitmen mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan responsif gender. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui pelaksanaan Verifikasi Lapangan dan Evaluasi Pengarusutamaan Gender (PUG) di Aula Gedung A Pemerintah Kota Cimahi, Jawa Barat, Kamis (12/11/2026).
Kegiatan tersebut menjadi sarana evaluasi terhadap penerapan kebijakan kesetaraan gender di berbagai sektor pembangunan, sekaligus mengukur efektivitas program pemerintah dalam memberikan kesempatan, perlindungan, dan pemberdayaan yang setara bagi perempuan maupun laki-laki.
Wali Kota Cimahi Ngatiyana mengikuti kegiatan secara virtual bersama Tim Verifikator Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (Kemen PPPA RI). Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Cimahi Maria Fitriana, Ketua Tim Penggerak PKK, Pendamping Lapangan Perempuan Kepala Keluarga, staf ahli, asisten, serta jajaran perangkat daerah hadir secara langsung.
Pemkot Cimahi Perkuat Kebijakan Pengarusutamaan Gender
Dalam sambutannya, Ngatiyana menyampaikan bahwa verifikasi dan evaluasi PUG merupakan kesempatan penting untuk menilai konsistensi pemerintah daerah dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam kebijakan pembangunan.
Ia menjelaskan, Pemkot Cimahi telah memiliki sejumlah instrumen pendukung, mulai dari peraturan wali kota, Tim Penggerak PUG, focal point yang telah terbentuk di seluruh perangkat daerah, hingga kelompok kerja yang aktif menjalankan fungsi koordinasi.
Menurut Ngatiyana, seluruh perangkat daerah juga telah menyusun Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS). Selain itu, alokasi anggaran responsif gender terus mengalami peningkatan pada tahun ini.
“Kami terus memperkuat data terpilah melalui SIMPONI PPA dan Satu Data Kota Cimahi sebagai dasar kebijakan yang akurat,” ungkapnya.
Sejumlah Inovasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Ngatiyana turut memaparkan berbagai program inovatif yang menjadi bagian dari implementasi PUG di Kota Cimahi. Program tersebut mencakup Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-cita (Sekoper Cinta), Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, serta pemberdayaan ekonomi bagi perempuan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Pemkot Cimahi juga mengembangkan inovasi Keluarga Rentan Stunting di Kota Cimahi Tertangani Secara Interaktif (Kera Sakti) dan Kelas Online Bimbingan Calon Pengantin (Kelambi Catin).
Ngatiyana menegaskan, berbagai program tersebut tidak semata-mata diarahkan untuk memenuhi indikator penilaian maupun mengejar penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya.
“Bagi kami, Anugerah Parahita Ekapraya bukanlah tujuan akhir. Tujuan utama yang sesungguhnya adalah meningkatkan kesejahteraan perempuan dan anak di Kota Cimahi,” tegasnya.
Ia berharap proses verifikasi dapat menjadi dorongan bagi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kualitas kebijakan dan pelayanan publik sehingga Cimahi semakin ramah perempuan, ramah anak, dan inklusif.
Kesetaraan Gender Harus Dirasakan Seluruh Masyarakat
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Cimahi Maria Fitriana menekankan bahwa pengarusutamaan gender tidak boleh dipandang sebatas pemenuhan indikator administrasi atau upaya memperoleh penghargaan.
Menurutnya, PUG merupakan strategi penting dalam pembangunan daerah agar perempuan dan laki-laki mempunyai kesempatan yang sama untuk berpartisipasi, mengembangkan potensi, mendapatkan perlindungan, serta menikmati hasil pembangunan.
Maria menilai keberhasilan pembangunan seharusnya dilihat dari manfaat nyata yang diterima masyarakat tanpa membedakan jenis kelamin, latar belakang sosial, maupun kondisi kehidupan.
“Pembangunan harus diukur dari seberapa besar manfaat yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat tanpa membedakan jenis kelamin, latar belakang sosial, maupun kondisi kehidupannya. Oleh karena itu, saya memandang bahwa verifikasi lapangan hari ini bukan semata-mata proses pemeriksaan dokumen atau pemenuhan administrasi,” ujarnya.
Ia menambahkan, kegiatan verifikasi menjadi momentum untuk mengevaluasi sejauh mana perspektif gender telah diterapkan dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi.
Kelompok Rentan Menjadi Prioritas Pelayanan Pemkot Cimahi
Maria juga menegaskan pentingnya memastikan kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus memperoleh akses pelayanan dan perlindungan secara adil.
Kelompok tersebut meliputi perempuan kepala keluarga, penyandang disabilitas, lanjut usia (lansia), serta masyarakat rentan lainnya.
Untuk mendukung hal tersebut, Pemkot Cimahi berupaya memperkuat empat aspek strategis, yakni kelembagaan, regulasi, perencanaan dan penganggaran responsif gender, serta layanan perlindungan perempuan dan anak yang didukung kolaborasi pentaheliks.
Ia mengingatkan bahwa tanggung jawab mewujudkan kesetaraan gender bukan hanya berada di tangan satu atau dua instansi pemerintahan. Diperlukan keterlibatan seluruh unsur masyarakat agar kebijakan yang dibuat dapat memberikan dampak nyata.
Maria mengajak seluruh pemangku kepentingan menjadikan kesetaraan gender sebagai bentuk kepedulian bersama sekaligus tanggung jawab moral dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik.
PUG Terintegrasi dalam RPJMD Kota Cimahi 2025–2029
Dalam pemaparan Kepala Badan Perencanaan, Riset, dan Inovasi Daerah Kota Cimahi, dijelaskan bahwa pengarusutamaan gender telah menjadi bagian dari Misi Kelima Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cimahi 2025–2029.
Misi tersebut berfokus pada peningkatan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat melalui kolaborasi antargenerasi.
Pelaksanaan PUG juga didukung sejumlah regulasi daerah. Di antaranya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan serta Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penguatan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender.
Dari sisi kelembagaan, Pemkot Cimahi telah membentuk Kelompok Kerja PUG melalui Surat Keputusan Wali Kota Nomor 474/2025 sebagai wadah koordinasi lintas perangkat daerah.
Selain itu, terdapat Tim Driver PUG berdasarkan SK Wali Kota Nomor 470/2022 dan Tim Teknis PUG melalui SK Bappelitbangda Nomor 800/Kep.313. Kedua unsur tersebut berperan dalam mendorong pelaksanaan serta memberikan pendampingan teknis terkait PUG.
Pemkot Cimahi juga menghadirkan PUSPAGA Maheswari sebagai pusat pembelajaran keluarga. Layanan ini bertujuan mendorong kesetaraan peran ayah dan ibu dalam pengasuhan anak sekaligus memperkuat ketahanan keluarga.
Layanan Adminduk Inklusif Jadi Inovasi Pendukung PUG
Selain kebijakan kelembagaan dan pemberdayaan perempuan, Pemkot Cimahi turut memperkenalkan inovasi pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) yang mengedepankan prinsip inklusivitas dan kesetaraan hak sipil.
Salah satunya melalui program PANCEKAS, yakni layanan jemput bola perekaman KTP elektronik (KTP-el) bagi pelajar berusia 16–17 tahun. Program tersebut dilaporkan telah mencapai 95 persen dan mampu memangkas antrean hingga 70 persen.
Inovasi lainnya meliputi NANDUR, yaitu layanan administrasi kependudukan pada akhir pekan dan hari libur, serta JEBOL BAWA TAS yang memberikan pelayanan secara langsung dari rumah ke rumah bagi lansia dan penyandang disabilitas.
Pemkot Cimahi juga mengembangkan DILANDACITA, layanan administrasi kependudukan berbasis digital yang dapat diakses selama 24 jam tanpa dipungut biaya.
Berbagai kebijakan dan inovasi tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkot Cimahi untuk memastikan seluruh masyarakat memperoleh hak dan akses pelayanan publik secara setara.
Melalui evaluasi PUG, Pemkot Cimahi diharapkan dapat terus memperkuat integrasi perspektif gender dalam pembangunan daerah sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat.**
