PenaKu.ID – Sebanyak 66 SMA, SMK, dan MA di Jawa Barat (Jabar) menjadi pelopor implementasi program Sekolah Siaga Kependudukan (SSK).
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jabar, Siska Gerfianti, dalam kegiatan Rapat Koordinasi dan Kolaborasi Lintas Sektor Optimalisasi Sekolah Siaga Kependudukan sebagai Upaya Integrasi Pencegahan Perkawinan Anak dan Zero Bullying.
Acara tersebut digelar di Aula Dewi Sartika, Kantor Dinas Pendidikan Jabar, Selasa (29/4/2025). Ke-66 sekolah tersebut tersebar di 16 kabupaten/kota di Jawa Barat.
Dalam sambutannya yang mewakili Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar, Siska menjelaskan bahwa pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan merupakan bentuk komitmen dan upaya nyata untuk menghadapi berbagai isu kependudukan di kalangan anak, seperti pencegahan perkawinan usia dini dan perundungan.
“Sekolah bukan hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga wadah untuk membentuk nilai kehidupan, merencanakan masa depan, memahami kesehatan reproduksi, serta membangun empati dan relasi sosial yang sehat bagi remaja,” ungkapnya.
Untuk mewujudkan tujuan tersebut, lanjut Siska, dibutuhkan kolaborasi lintas sektor guna menciptakan lingkungan sekolah yang inklusif, aman, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.
“Perlu adanya sinergi dari berbagai sektor. Tujuannya bukan hanya membentuk pola pikir dan perilaku positif generasi muda, tetapi juga menyediakan ruang aman bagi anak untuk berkembang secara sosial, emosional, dan intelektual,” tuturnya.
Harapan dari Program Sekolah Siaga Kependudukan
Siska menambahkan, jika hal ini dapat terwujud, maka permasalahan seperti perundungan dan perkawinan anak dapat diminimalisasi. Mengingat jumlah penduduk Jabar yang mencapai 50 juta jiwa, dua persoalan tersebut masih sering terjadi setiap tahunnya.
Melalui program Sekolah Siaga Kependudukan, Siska berharap sekolah mampu berperan dalam meningkatkan kesadaran generasi muda untuk menghindari perkawinan di usia anak.
“Ada banyak risiko yang ditimbulkan, seperti putus sekolah. Akibatnya, akses terhadap pendidikan dan peluang kerja menjadi terbatas, serta risiko terhadap masalah kesehatan reproduksi meningkat,” jelasnya.
Dengan memberikan perlindungan kepada generasi muda dari perkawinan anak dan perundungan, Siska optimistis cita-cita menuju Indonesia Emas dapat terwujud.
“Anak-anak harus dilindungi hak-haknya agar dapat tumbuh menjadi generasi emas yang memiliki daya saing tinggi,” tegasnya.
Rapat koordinasi ini diikuti oleh perwakilan dari berbagai perangkat daerah lintas sektor dan komunitas. Beberapa narasumber yang hadir di antaranya adalah perwakilan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jabar, tenaga profesional kesehatan, serta Kepala SMA Kosgoro Kota Bogor, Herman Lasrin, yang mewakili salah satu sekolah pelaksana SSK di Jabar.
Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan (Cadisdik) Wilayah V, Lima Faudiamar, serta Kepala Subbagian Tata Usaha dari beberapa Cadisdik wilayah lainnya. **
