PenaKu.ID – Kasus korupsi yang merugikan negara hingga Rp300 triliun menyeret Herry Moeis ke dalam vonis 6,5 tahun penjara.
Putusan ini memancing perhatian publik, termasuk YouTuber dan selebritas internet, Jerome Polin Sijabat.
Lewat akun media sosialnya, Jerome menyampaikan kritik melalui pendekatan matematika, menyindir ringannya hukuman terhadap pelaku korupsi dengan kerugian negara yang sangat besar.
Jerome Polin: Perhitungan Pendapatan Koruptor Per Jam
Jerome Polin, yang dikenal dengan konten edukasi matematika, mengunggah video di akun Instagram dan TikTok pribadinya.
Dalam video tersebut, ia menghitung penghasilan seorang koruptor berdasarkan jumlah kerugian negara dan lama masa hukuman.
Dengan contoh kasus korupsi sebesar Rp1 triliun yang hanya dihukum 6 tahun, Jerome menunjukkan angka yang mencengangkan.
“Rp1 triliun itu ada 12 nolnya. Jadi, 1 dikali 10 pangkat 12, kita bagi 6 supaya kita dapat penghasilan per tahunnya, yaitu sekitar Rp167 miliar,” ujar Jerome.
Ia melanjutkan perhitungan untuk mengetahui pendapatan bulanan, harian, hingga per jam seorang koruptor.
Angka-angka ini menunjukkan betapa ringan hukuman korupsi jika dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh.
– Per bulan: Rp13,9 miliar
– Per hari: Rp460 juta
– Per jam: Rp20 juta
Jerome kemudian mempertanyakan apakah hukuman yang hanya 6 tahun penjara sebanding dengan penghasilan per jam seorang koruptor yang mencapai Rp20 juta.
Kritik Terhadap Sistem Hukum: Layakkah Hukuman Ini?
Kritik Jerome bukan hanya soal angka, tetapi juga menyentuh ketidakadilan sistem hukum di Indonesia.
Hukuman 6,5 tahun untuk kerugian negara sebesar Rp300 triliun dianggap tidak memberikan efek jera.
Di akhir videonya, Jerome mengutarakan pendapat bahwa jika hukuman seperti ini terus diterapkan, maka korupsi akan semakin dianggap hal yang menguntungkan.
“Menurut kalian, worth it nggak, guys? Kalau seperti ini terus, semua orang bisa tergoda untuk korupsi,” tutupnya.
Refleksi Publik: Perlukah Revisi Kebijakan?
Kasus Herry Moeis dan video Jerome Polin memicu perdebatan luas di masyarakat.
Banyak yang menyuarakan perlunya revisi kebijakan hukuman koruptor agar lebih berat dan memberi efek jera.
Tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan pemerintahan.
Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah dan lembaga hukum untuk memperbaiki regulasi terkait korupsi.
Vonis ringan tidak hanya merugikan negara secara material, tetapi juga melemahkan semangat anti-korupsi di kalangan masyarakat.
**
