PenaKu.ID – Buntut dari kasus kepala desa meminta tunjangan hari raya (THR) kepada perusahaan, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta kepada Bupati Bogor harus bertanggung jawab.
Sebelumnya ramai dibeberapa media sosial (medsos), terkait Pemerintah Desa Klapanunggal, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, melayangkan surat permohonan bantuan THR kepada Perusahaan yang nominalnya mencapai Rp 165 juta.
Di salah satu media sosial tiktok yang diunggah oleh akun @kabupatenbogor.id, Gubernur Jawa Barat menyikapi atas tindakan kepala desa di Kabupaten Bogor tersebut.
Menurut Kang Dedi Mulyadi (KDM) dari sisi kewenangan SK Kepala Desa dari bupati, maka bupati harus bertanggung jawab atas tindakan kepala desa tersebut.
Bupati Bogor harus Bertanggung Jawab
“Dari otoritas kewenangan, kan SK Kepala Desa itu dari bupati, maka bupati harus punya tanggung jawab terhadap pembinaan kepala desa, itu dari aspek kewenangan ya,” kata Dedi Mulyadi.
Dedi Mulyadi menjelaskan, dari sisi kepala desa abai atas instruksi gubernur adalah kesalahan yang tidak bisa diampuni. Menurut Dedi, perlakuan yang harus diterima kades tersebut seperti preman di Bekasi.
“Sama dong perlakuan kaya preman di Bekasi. Ya udah polisi bertindak,” ucapnya
KDM Minta Kades Klapanunggal Ditahan
“Kan preman di Bekasi udah ditangkap kan, ditahan kan, preman ditahan, masa kepala desa (tidak ditahan), kan sudah tau ada instruksi,” tambahnya.
Dedi menegasakan bahwa kades tersebut telah melakukan perbuatan gratifikasi.
“Iya melanggar hukum. Jadi tidak cukup pembinaan harus ada tindakan tegas,” tegasnya.
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan Bupati Bogor Rudy Susmanto masih enggan memberi tanggapan kepada awak media saat dikonfirmasi melalaui sambungan perpesanan WhatsApp, terkait salah satu kades viral di Kecamatan Klapanunggal tersebut.
Ikuti dan Update Berita dari PenaKu.ID di Google News
**
