PenaKu.ID – Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 sebesar Rp3 juta. Angka tersebut mengalami kenaikan Rp682.399 atau 29,44 persen dibandingkan periode sebelumnya.
Kenaikan ini menjadi perhatian karena di satu sisi diharapkan dapat meningkatkan pendapatan pekerja, tetapi di sisi lain memunculkan kekhawatiran terhadap keberlangsungan industri padat karya, khususnya di daerah yang memiliki tingkat upah relatif rendah.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengatakan penetapan UMP kali ini menggunakan mekanisme pengumuman berbeda dibandingkan periode sebelumnya. Pemerintah tidak lagi mengumumkan seluruh komponen upah minimum secara bersamaan, melainkan menerapkannya secara bertahap.
Pernyataan tersebut disampaikan Dedi saat mengumumkan penetapan UMP di PT Kwangduk Worldwide, Jalan Raya Cipeundeuy, RW 04/06 Cikalong, Kecamatan Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat, Sabtu (21/11/2026).
“Pada hari ini, Sabtu, 21 November 2026, memang ada kebijakan yang berbeda dalam pengumuman upah minimum di Provinsi Jawa Barat,” kata Dedi.
Ia menjelaskan, sebelumnya pemerintah mengumumkan UMP, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), upah minimum sektoral provinsi, hingga upah minimum sektoral kabupaten/kota dalam waktu bersamaan.
Namun, tahun ini mekanisme tersebut diubah menjadi empat tahapan. Pengumuman diawali dengan UMP Jawa Barat, dilanjutkan upah minimum sektoral provinsi, kemudian UMK, dan terakhir upah minimum sektoral kabupaten/kota.
“Hari ini dibuat bertingkat. Dimulai dari UMP Jawa Barat, kemudian upah minimum sektoral provinsi, setelah itu UMK, dan terakhir upah minimum sektoral kabupaten/kota,” ujarnya.
Menurut Dedi, penerapan mekanisme berjenjang tersebut bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai posisi UMP sebagai batas upah terendah di seluruh wilayah Jawa Barat.
Setelah penetapan UMP, pemerintah akan melanjutkan pembahasan komponen pengupahan lainnya dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi serta karakteristik industri di masing-masing daerah.
UMP Batas Minimum
Dedi menegaskan, UMP memiliki fungsi sebagai batas minimum pengupahan di tingkat provinsi. Karena itu, penentuan kebijakan upah perlu memperhatikan kondisi ekonomi dan perbedaan tingkat kesejahteraan antarwilayah.
Ia menyebut Jawa Barat memiliki rentang UMK yang cukup lebar. Sejumlah daerah bahkan tercatat memiliki standar upah tertinggi di Indonesia, sementara beberapa wilayah lainnya masih berada pada kisaran yang jauh lebih rendah.
“Dari besaran tingkat upah, sesungguhnya UMP merupakan batasan minimal pengupahan di seluruh Provinsi Jawa Barat. Sekali lagi, UMP adalah batasan minimal dari seluruh pengupahan di Jawa Barat,” terangnya.
“Kita memahami bahwa Provinsi Jawa Barat memiliki tingkatan upah yang berbeda-beda. UMK di Jawa Barat termasuk yang tertinggi di Indonesia,” katanya.
Ketimpangan tersebut terlihat dari perbedaan besaran UMK antara kawasan industri dan daerah dengan karakteristik ekonomi yang berbeda.
Dedi menyebut Kota Bekasi sebagai daerah dengan UMK tertinggi, yakni sekitar Rp5,9 juta atau mendekati Rp6 juta. Posisi berikutnya ditempati Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, serta sejumlah daerah penyangga lainnya.
Sementara itu, Kota Banjar memiliki UMK di kisaran Rp2,33 juta. Kabupaten Pangandaran berada pada angka sekitar Rp2,3 juta, dengan selisih puluhan ribu rupiah dari Kota Banjar.
Adapun Kabupaten Kuningan berada di kisaran Rp2,4 juta lebih. Selanjutnya, Sumedang dan Majalengka sekitar Rp2,6 juta, sedangkan Indramayu dan Kabupaten Cirebon berada pada kisaran Rp2,7 juta.
Menurut Dedi, perbedaan struktur industri di setiap daerah menjadi salah satu aspek penting yang harus diperhitungkan pemerintah dalam menetapkan kebijakan pengupahan.
“Perbedaan profil industri ini menjadi faktor penting dalam membaca dampak kebijakan upah,” ucapnya.**








