PenaKu.ID – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat 2027 sebesar Rp3 juta. Besaran tersebut mengalami kenaikan 29,44 persen atau Rp682.399 dibandingkan UMP tahun 2026.
Penetapan upah minimum tersebut mengacu pada formulasi penghitungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Ketentuan mengenai formula pengupahan tercantum dalam Pasal 139 ayat (1), yang menyebutkan bahwa penetapan UMP menggunakan indikator Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
Dalam aturan tersebut, besaran upah minimum dihitung menggunakan rumus UMP tahun berikutnya sama dengan KHL dikalikan 70 persen.
Berdasarkan formula itu, KHL Provinsi Jawa Barat ditetapkan sebesar Rp4.248.132. Setelah dikalikan 70 persen, diperoleh hasil penghitungan sebesar Rp2.973.692,4.
Nilai tersebut kemudian dibulatkan ke atas sehingga UMP Jawa Barat 2027 ditetapkan menjadi Rp3.000.000.
Pertimbangkan Kondisi Kenaikan UMP Jawa Barat 2027
Dedi Mulyadi yang akrab disapa KDM mengatakan, penetapan UMP Jawa Barat 2027 dilakukan dengan mempertimbangkan saran dan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat pada 18 November 2026.
Menurutnya, kebijakan pengupahan tersebut harus memperhatikan keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan pekerja dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban pembayaran upah.
“UMP Jabar 2027 mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pekerja/buruh yang ingin meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan perusahaan,” kata KDM, Sabtu (21/11/2027).
Kondisi Ekonomi dan Ketenagakerjaan Jadi Pertimbangan
Selain memperhatikan rekomendasi Dewan Pengupahan, penetapan UMP Jawa Barat 2027 juga mempertimbangkan sejumlah indikator ekonomi dan ketenagakerjaan.
Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah kondisi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jawa Barat.
Pertimbangan tersebut menjadi bagian dari proses penetapan upah minimum agar kebijakan pengupahan tetap memperhatikan kepentingan pekerja sekaligus mempertimbangkan kondisi dunia usaha.**









