PenaKu.ID – Kondisi sarana dan prasarana SMP Negeri 2 Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat, mendapat sorotan dari Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail. Ia meminta Inspektorat KBB melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap pengelolaan anggaran sekolah.
Permintaan tersebut disampaikan Jeje setelah melihat langsung kondisi sejumlah fasilitas SMP Negeri 2 Ngamprah saat melakukan peninjauan pada Senin (24/8/2026). Dalam pemeriksaan itu, ditemukan tiga ruang kelas mengalami kerusakan dengan kategori sedang hingga berat.
Selain ruang kelas, sejumlah toilet SMP Negeri 2 Ngamprah juga diketahui tidak dapat digunakan dan kondisinya dinilai sudah tidak layak.
Dalam kunjungan tersebut, Jeje didampingi Plt Kepala Dinas Pendidikan KBB Edy Syafrudin, Plt Inspektur Inspektorat KBB Yadi Azhar, serta jajaran Komisi IV DPRD KBB.
Tiga Ruang Kelas SMP Negeri 2 Ngamprah Rusak
Jeje bersama rombongan memeriksa sejumlah fasilitas sekolah, mulai dari ruang kelas, toilet, papan tulis, hingga lingkungan sekolah.
Hasil peninjauan menunjukkan terdapat tiga ruang kelas yang mengalami kerusakan. Tingkat kerusakannya berada pada kategori sedang hingga berat.
Kondisi toilet juga menjadi perhatian. Sejumlah fasilitas sanitasi tersebut tidak dapat digunakan sehingga dinilai tidak lagi layak untuk menunjang aktivitas siswa dan guru.
Kondisi itu dinilai cukup memprihatinkan mengingat SMPN 2 Ngamprah sebelumnya pernah meraih juara pertama Adiwiyata tingkat nasional.
Menurut Jeje, kerusakan fasilitas sekolah semestinya dapat diminimalkan apabila pemeliharaan dilakukan secara rutin.
“Kalau pemeliharaan dilakukan secara berkala, kerusakan seperti ini semestinya tidak sampai separah sekarang. Karena itu, kami perlu mengetahui bagaimana pengelolaan anggaran pemeliharaan di sekolah ini,” kata Jeje saat meninjau lokasi.
Inspektorat Diminta Periksa Penggunaan Dana BOS SMP Negeri 2 Ngamprah
Jeje tidak ingin persoalan tersebut hanya berujung pada pembenahan fisik bangunan. Ia meminta Inspektorat KBB memeriksa secara menyeluruh penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMPN 2 Ngamprah.
Pemeriksaan tersebut, kata Jeje, diperlukan untuk memastikan penggunaan anggaran berjalan sesuai ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.
“Saya minta Inspektorat memeriksa secara menyeluruh supaya semuanya jelas dan transparan. Jangan menunggu persoalan menjadi viral baru dilakukan tindakan,” tegasnya.
Tiga Ruang Kelas SMP Negeri 2 Ngamprah Masuk Prioritas Perbaikan
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat memastikan upaya perbaikan fasilitas SMPN 2 Ngamprah telah disiapkan.
Tiga ruang kelas yang mengalami kerusakan telah masuk dalam skala prioritas. Anggaran untuk memperbaiki fasilitas tersebut disiapkan melalui perubahan APBD KBB 2026.
“Untuk tiga ruang kelas, anggarannya sudah disiapkan melalui perubahan APBD. Kami ingin perbaikannya segera berjalan,” ujar Jeje.
Sementara itu, perbaikan fasilitas toilet atau MCK akan dilakukan melalui kerja sama dengan REI Jawa Barat melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR).
“Untuk MCK, kami mendapat bantuan CSR dari REI Jawa Barat. Seluruh toilet akan direhabilitasi sehingga bisa kembali digunakan dengan layak oleh siswa dan guru,” katanya.
Komisi IV DPRD KBB Soroti Pemeliharaan SMP Negeri 2 Ngamprah
Ketua Komisi IV DPRD KBB Nur Djulaeha mengatakan, kunjungan ke SMPN 2 Ngamprah sebenarnya telah masuk dalam agenda pengawasan DPRD.
Ia menegaskan, kedatangan Komisi IV bukan semata-mata karena kondisi sekolah tersebut ramai diperbincangkan di media sosial.
“Kunjungan ini sudah direncanakan sebelumnya. Namun setelah melihat langsung kondisinya, memang ada banyak hal yang harus segera dibenahi,” kata Nur.
Menurut Nur, kerusakan ruang kelas, toilet yang tidak berfungsi, serta kondisi lingkungan sekolah yang kurang terawat menjadi pekerjaan rumah yang harus segera ditindaklanjuti pemerintah daerah.
Ia juga mempertanyakan sistem pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan di lingkungan sekolah.
“Kalau fasilitas pendidikan tidak dirawat, dampaknya bukan hanya pada bangunan. Anak-anak juga belajar dalam suasana yang tidak nyaman,” ujarnya.
Pemeliharaan Dinilai Tak Kalah Penting
Nur menilai kondisi lingkungan sekolah turut menentukan kualitas proses belajar mengajar. Karena itu, pemerintah daerah diminta tidak hanya melakukan perbaikan ketika fasilitas sudah mengalami kerusakan parah.
“Jangan sampai kita baru bergerak setelah kondisi sekolah menjadi sorotan. Pemeliharaan harus dilakukan sejak awal agar kerusakan tidak semakin parah,” kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.**
