PenaPemerintahan

RPJP Jawa Barat Harus Sinergi dengan RPJP Nasional

RPJP Jawa Barat Harus Sinergi dengan RPJP Nasional
Ketua Pansus IV DPRD Provinsi Jawa Barat, Ahmad Hidayat saaat Pansus IV melaksanakan kunjungan kerja ke Ditjen Pembangunan Daerah (Bina Bangda) dan DPRD Provinsi DKI Jakarta. Kamis (16/5/2024).

PenaKu.ID – Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Provinsi Jawa Barat menyebutkan rencana pembangunan di Jawa Barat harus sejalan dengan program pembangunan dari pemerintah pusat. Sebagaimana dalam perencanaan menuju Jawa Barat menjadi salah satu provinsi termaju pada 2045 mendatang. Hal itu mengemuka dalam kunjungan kerja konsultasi Pansus IV ke Ditjen Pembangunan Daerah (Bina Bangda) dan DPRD Provinsi DKI Jakarta.

Ketua Pansus IV DPRD Provinsi Jawa Barat, Ahmad Hidayat mengatakan, substansi yang sangat penting berkaitan dengan RPJP atau Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Barat. Karena, menurut dia, penyusunanya harus komprehensif dan sinergi dengan program gubernur terpilih sesuai visi misinya ke depan.

“Kami tangkap yaitu pertama kendala yang menjadi headicap kita di penyusunan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah itu adalah bagaimana agar Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah ini sejalan dengan RPJM Daerah yang nanti ke depan dirancang oleh gubernur terpilih yang berdasarkan visi misi ketika gubernur terpilih berkampanye,” ujar Ahmad Hidayat di Jakarta, Rabu (15/5/2024).

Ahmad melanjutkan, setelah RPJP berjalan yang menjadi leading sectornya bermuara ke Bappenas secara teknokratis menyusun RPJM Daerah agar menjadi acuan bagi para calon gubernur ke depan untuk menyusun visi misinya.

“Sehingga ketika siapa pun nanti gubernur terpilih, perencanaan pembangunannya tidak akan ke luar dari koridor yang sudah ditetapkan melalui Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan RPJM Daerah secara teknokratis,” katanya.

Ada informasi yang menarik, tambah Ahmad Hidayat, bahwa yang mendasari Jawa Barat dalam penyusunan RPJP secara nasional akan berbeda dengan DKI Jakarta berubah menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) sebagai bagian dari masa transisi. Maka ada dua yang menjadi dasar yaitu RPJP Nasional dan perubahan status dari DKI ke DKJ.

“Artinya bahkan di DKI saja tetangga itu belum sampai ke ranah legislatif untuk pembahasan Raperda RPJP Daerahnya maka kami juga tidak ingin tergesa-gesa tidak ingin terburu-buru, Saya kira yang penting bagaimana caranya Jawa Barat bisa menyelesaikan Pansus RPJP Daerah ini secara maksimal,” pungkas Ahmad.

**

Exit mobile version