PenaKu.ID – Reses Anggota DPRD Kabupaten Bandung dari Fraksi PKS, H. Uus Firdaus Haerudin, merasa prihatin melihat keadaan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), milik Mak Omih (80), di Kampung Ciparia RT03 RW14 Kelurahan Wargamekar Kecamatan Baleendah, Kab. Bandung, Jawa Barat di hari kedua Reses Masa Sidang III pada Jum’at (16/7/21).
Mak Omih yang hidup sebatang kara manangis tersedu-sedan, selain memberikan makanan Uus juga memberikan bantuan uang tunai secara langsung. Hingga berlalu dari hadapannya tangisan Mak Omih yang disertai doa terus terdengar.
Uus yang didampingi Pimpinan Pondok Pesantren Madrasah Diniyah Takmiliyah Al Mu’minuun, Ustadz M. Zaenal Muhtadin, menambahkan, kegiatan reses anggota DPRD Kab. Bandung dari tahun ke tahun ternyata tidak membuahkan hasil yang maksimal. Apalagi saat dilantik menjadi menjadi anggota DPRD tak lama kemudian terjadi musibah pandemi COVID-19.
Itu salah satunya penyebab tidak meratanya anggaran, disebutkan dia, seperti Mak Omih. Rumahnya masih panggung dan banyak bocor gentengnya. Itu harus segera ditindaklanjuti secara signifikan.
“Dan refocusing yang dilakukan oleh pemerintah sebesar 12 persen itu mengarah pada penyelenggaraan pembangunan infrastruktur,” katanya di lokasi reses.
Reses Anggota DPRD Kab. Bandung Kritisi Dana 5 T
Mungkin ini salah satu dari sekian banyak yang dia ketahui, bisa saja ada terdapat banyak di wilayah lain dan membutuhkan sentuhan pemerintah melalui instansi terkait. Walau sebenarnya masalah Rutilahu sudah menjadi target prioritas kerja Bupati Bandung, H. M. Dadang Supriatna (Kang DS).
Di reses anggota DPRD Kab. Bandung itu, dia mengkritisi anggaran yang dikeluarkan Gubernur Jawa Barat, yang katanya sudah mengeluarkan Rp 5 triliun secara global tanpa rincian peruntukkannya dan penempatannya.
“Pengeluaran itu semestinya ada ilustrasi penguraian pembiayaan agar bisa diketahui masyarakat. Sebab kalau hanya disebutkan secara global bisa saja menimbulkan persepsi negatif masyarakat,” ujar dia.
Sementara bantuan sosial seperti BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), dia meminta agar diberikan kepada masyarakat dalam bentuk uang. Dengan demikian laju perekonomian masyarakat, berupa warung-warung kecil bisa berjalan dan tidak tutup.
Selanjutnya peran pemerintah dalam melakukan vaksinasi massal menurut informasi, lanjut dia, baru terealisasikan sekitar 80 juta orang saja dari jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 270 juta orang. Lalu dilakukan penyekatan-penyekatan yang bisa membatasi ruang gerak masyarakat, itu perlu dilakukan kaji ulang.
Dia meminta kepada awak media untuk bisa membantu mempublikasikan situasi dan kondisi dengan yang sebenar-benarnya. Tujuannya agar masyarakat bisa mengetahui bagaimana keadaan yang sesungguhnya.
Selain menerima aspirasi untuk perbaikan infrastruktur, bantuan sosial, perekonomian masyarakat kecil, dia mendapatkan keluhan dari desa dan keluhan mengenai mobil layanan masyarakat.
“Masalah tersebut akan saya bawa untuk dilakukan pembahasan, delanjutnya diberikan kepada instansi terkait. Mudah-mudahan bisa segera ditindaklanjuti,” pungkasnya.
(ALF)
