PenaKu.ID – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Kabupaten Bandung Barat (KBB) tahun anggaran 2023, akan lebih diarahkan untuk pelayanan dasar masyarakat.
Hal itu diungkapkan oleh Penjabat (Pj) Bupati Bandung Barat Arsan Latif usai sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) KBB di Hotel Novena Lembang, Jum’at (22/9/2023).
“Alhamdulillah APBD 2023 dilakukan penyesuaian sedikit yang difokuskan dan diprioritaskan untuk masyarakat seperti infrastruktur, pelayanan kesehatan dan pendidikan itu. Kita punya kesepemahaman dengan DPRD bahwa anggaran difokuskan ke masyarakat,” kata Arsan.
Ia menyebut jika kebijakan RAPBD Perubahan 2023, mengacu kepada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2023 merupakan salah satu turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) KBB tahun 2018-3023.
Di dalamnya membuat kerangka pendanaan terhadap rencana operasionalilasi misi pembangunan daerah KBB.
Arsan menjelaskan, kalaupun dalam pelaksanaan RAPBD Perubahan 2023 tersebut ada pergeseran, itu hanya penyesuaian saja. Namun intinya, anggaran yang dialokasikan tetap akan bersentuhan dengan kepentingan masyarakat.
“Karena uang ini bukan uang OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Uang ini untuk masyarakat. Jadi kalau ada penyesuaian banyak kegiatan yang sifatnya (untuk) OPD, kita inikan (geser) bahwa uang ini untuk masyarakat itu yang paling penting,” jelasnya.
Ia pun menambahkan, kebijakan dalam RAPBD Perubahan 2023 yang diambil diprioritaskan untuk kepentingan masyarakat, merupakan implementasi dari sebuah sikap untuk bisa merasakan denyut nadi masyarakat.
“Memang kita memahami bahwa waktunya sangat terbatas, tapi kami akan coba mengefisienkan dan mempercepat proses evaluasi. Sehingga kedepan bisa efektif untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Total RAPBD Perubahan 2023 KBB
Sementara, Rancangan Anggaran Pendapatan Daerah Perubahan Pemda KBB tahun 2023, totalnya mencapai Rp 3,32 triliun yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 826,48 miliar dan Pendapatan Transfer Rp3,39 triliun.
Sedangkan total Belanja mencapai Rp 3,31 triliun masing-masing untuk Belanja Operasional Rp 2,37 triliun, Belanja Modal Rp 467 miliar, Belanja Tidak Terduga Rp 8,2 miliar, Belanja Transfer Rp 473 miliar.
Ada selisih antara Pendapatan Daerah dengan Belanja sebesar Rp7,70 miliar.
Untuk Pembangunan Daerah, penerimaan pembiayaan Rp 102,13 miliar, pengeluaran Rp 146,68 miliar, pengeluaran neto Rp 44,73 miliar. Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan mencapai Rp 37,04 miliar
**
