PT Anugrah Cipta Ekaputra (PT ACE) Ijin Lokasi Dicabut Secara Sepihak Oleh Pemda Kabupaten Sukabumi

Tim kuasa Hukum penggugat PT.ACE

PenaKu.ID – PT Anugrah Cipta Ekaputra (ACE) Pengembangan  kegiatan perusahaan yang akan  berinvestasi dalam membangun di kawasan industri di Desa Munjul Kecamatan Ciambar Kabupaten Sukabumi,   terganggu karena ijin lokasi dicabut secara sepihak. 

PT ACE merasa di bokongi dan melayangkan gugatannya kepada Perintah Kabupaten Sukabumi untuk di tindaklanjuti lebih jelas.

Gugatan yang di layangkan kekantor Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung, Pemerintah Kabupaten Sukabumi diklam telah melakukan ketidakadilan.

Terutama pelaksanaan pengelolaan pelayanan perizinan yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sukabumi. 

Pengembangan  kegiatan perusahaan PT Anugrah Cipta Ekaputra (PT ACE)  yang akan  berinvestasi dalam membangun di kawasan industri di Desa Munjul Kecamatan Ciambar Kabupaten Sukabumi,   terganggu seiring ijin lokasi dicabut secara sepihak.  

Sementara lokasi yang dipersengketakan berada Kawasan Hutan wilayah Perum Perhutani KPH Sukabumi, Divisi Regional Jawa Barat dan Banten Provinsi Jawa Barat

Di luar dugaan  melalui DPMPTSP Kabupaten Sukabumi telah mencabut izin lokasi dengan berbagai alasan yang tidak dimengerti,” kata Juru Bicara  Tim Kuasa Hukum PT Ace, Dedi Setiadi. 

Didampingi kuasa hukum lainnya, Rudi Suparman, Tatang Hermana dan Dedi Setiadi mengatakan objek lokasi ternyata, sudah terlebih dahulu telah dimohonkan perusahaan lain. 

Sehingga  PT ACE, awal April 2019 lalu  melakukan  gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. 

Kami berhasil, memenangkan perkara gugatannya. Mereka memberikan izin kepada perusahaan lain, padahal kami lebih dahulu mengantongi izin tersebut,” katanya. 

 Hanya saja, kata H. Tatang Hermana, SH. MH,  izin lokasi yang telah dicabut berlaku kembali sebagaimana mestinya. Tapi kembali  ditolak perpanjangan izin lokasi.

Dengan dalih tidak menempuh prosedur perizinan.

“Sementara, kami tersita proses pengadilan selama hampir 8 bulan,” katanya.

“Kami berhasil, memenangkan perkara gugatannya. Mereka memberikan izin kepada perusahaan lain, padahal kami lebih dahulu mengantongi izin tersebut,” tegasnya.

Hanya saja,kata H. Tatang Hermana, SH.MH izin lokasi yang telah dicabut berlaku kembali sebagaimana mestinya. Tapi kembali  ditolak perpanjangan izin lokasi. Katanya

Sebenarnya, kata H. Tatang Hermana, SH. MH, kliennya telah mendapatkan izin lokasi dari Pemkab Sukabumi. Bahkan Surat izin yang ditandatangani Kepala DPMPTSP Kabupaten Sukabumi, Zaenul. 

Surat bernomor : 503.1/4198-DPMPTSP/2017 Tanggal 11 Agustus 2017 lalu, ucap  H. Tatang Permana dikeluarkan dalam rangka untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk usaha dengan masa berlaku 3 tahun. 

“Kami mendapatkan  izin lokasi tersebut telah menempuh berbagai persyaratan. Termasuk rekomendasi bupati, SPPL,  hingga Pertek dari Kantor Pertanahan,” tegas dia.

Selain itu, kata H. Tatang Hermana, SH.MH. berbagai upaya memperpanjang ijin telah dilakukan kliennya, awal Agustus 2020 lalu. Berupa  mengajukan permohonan perpanjangan izin lokasinya kepada bupati Sukabum melalui DPMPTSP Kabupaten Sukabumi. 

“Lagi-lagi, dengan dalih dianggap belum memenuhi persyaratan  berupa bukti perolehan tanah minimal 50%. Perizinan tidak di keluarkan,” tegasnya.

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Sukabumi,  Boyke Martadinata masih belum bisa berkomentar.  Apalagi  surat terkait dari gugatan PTUN Bandung masih belum diperoleh. 

“Sementara ini belum ada komentar dulu. Apalagi terkait gugatan masih belum ada pemberitahuan dari PTUN,” Tegasnya

( Red )

Leave a Reply

Your email address will not be published.