PenaKu.ID – Proyek galian saluran drainase yang diduga menggunakan anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat di ruas Jalan Maracang, Kabupaten Purwakarta, menjadi sorotan masyarakat. Pasalnya, di lokasi pekerjaan tidak terlihat adanya papan informasi proyek yang seharusnya dipasang sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada publik.
Ketiadaan papan proyek membuat masyarakat kesulitan memperoleh informasi mengenai pekerjaan yang sedang dilaksanakan. Warga tidak mengetahui siapa pelaksana proyek, berapa volume pekerjaan yang dikerjakan, nilai anggaran, maupun jangka waktu pelaksanaan proyek tersebut.
Sejumlah warga menilai papan proyek merupakan bagian penting dalam mewujudkan transparansi penggunaan anggaran negara. Dengan adanya papan informasi, masyarakat dapat ikut melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek yang dibiayai oleh uang rakyat.
“Kami tidak tahu ini proyek siapa, dari dinas mana, anggarannya berapa, dan kapan target selesai. Kalau tidak ada papan proyek, bagaimana masyarakat bisa ikut mengawasi?” ujar salah seorang warga di sekitar lokasi, Kamis (23/7/2026).
Selain sebagai bentuk keterbukaan informasi publik, pemasangan papan proyek juga dinilai penting untuk memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai identitas pekerjaan yang sedang berlangsung sehingga tidak menimbulkan berbagai spekulasi.
Hingga berita ini diturunkan, wartawan masih mengalami kesulitan untuk memperoleh konfirmasi dari pihak pelaksana proyek. Di lokasi pekerjaan tidak ditemukan identitas perusahaan maupun penanggung jawab proyek yang dapat dimintai keterangan terkait pelaksanaan pekerjaan drainase tersebut.
Masyarakat berharap instansi terkait, khususnya pihak yang membidangi pekerjaan tersebut, segera memberikan penjelasan mengenai proyek drainase di ruas Jalan Maracang, Purwakarta, termasuk memastikan seluruh ketentuan mengenai keterbukaan informasi publik dipenuhi. Dengan demikian, pelaksanaan proyek yang diduga bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan mendapat pengawasan dari masyarakat.
Apabila di kemudian hari diperoleh keterangan dari dinas terkait atau pelaksana proyek, berita ini dapat diperbarui agar memuat penjelasan dari semua pihak sesuai prinsip keberimbangan pemberitaan. ***
