PenaKu.ID – Perjuangan masyarakat Bogor Timur untuk memisahkan diri dari kabupaten induk kini memasuki babak krusial.
Ketua Presidium Bogor Timur, Nafizul Alhafiz Rana, menegaskan bahwa kesiapan infrastruktur dan anggaran di daerah sudah matang, tinggal menunggu ketegasan politik dari pemerintah pusat untuk mencabut moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB).
Update Pemekaran Wilayah Bogor Timur dan Bogor Barat
Dalam keterangannya baru-baru ini, Alhafiz mengupas tuntas mengenai program Pemda Kabupaten Bogor yang sempat dipertanyakan warga karena menggunakan nomenklatur “Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru” dan bukan langsung menyebut “Calon Kabupaten”.
Menurutnya, hal tersebut hanyalah siasat administratif yang cerdas agar anggaran daerah bisa turun secara legal.
“Hari ini kita sedikit mengevaluasi terkait fokus pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru Bogor Timur dan Bogor Barat. Judul tersebut dijadikan sebagai satu program karena menyangkut terkait penganggaran,” ungkap Alhafiz Rana kepada Penakuid, Senin (25/5/2026).
Alhafiz meluruskan bahwa secara substansi, program tersebut seratus persen merupakan langkah persiapan matang menuju kemandirian Kabupaten Bogor Timur.
Gedor DPR RI: Kawal Rapat Penting Awal Juni
Tidak mau sekadar menunggu bola, Presidium Bogor Timur bersama Forkoda dan Forkonas kini bergerak agresif di tingkat pusat. Langkah melobi Komisi II DPR RI dan seluruh fraksi partai politik terus digencarkan guna memastikan aspirasi warga Bogor Timur tidak menguap begitu saja.
Target terdekat yang menjadi penentu adalah agenda krusial yang akan digelar pada awal bulan depan.
“Nanti tanggal 3 Juni, itu ada pembahasan RDP (Rapat Dengar Pendapat) antara Mendagri dengan Komisi II terkait merampungkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) mengenai daerah otonomi baru,” jelas Alhafiz.
Ketimpangan Jawa Barat: Desak Moratorium Parsial
Kepada Penakuid, Alhafiz Rana juga menyoroti ketimpangan nyata yang terjadi di Jawa Barat. Dengan jumlah penduduk yang luar biasa padat, jumlah kabupaten/kota di Jawa Barat jauh tertinggal dibandingkan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Akibatnya, pelayanan publik dan pemerataan pembangunan menjadi tidak maksimal.
Oleh karena itu, Presidium mendesak Presiden dan DPR RI untuk tidak menyamaratakan kondisi semua daerah. Pemerintah pusat diminta jeli dan segera memberlakukan moratorium parsial khusus untuk wilayah yang sudah sangat mendesak seperti Bogor Timur.
“Harapan kita, moratorium secara parsial terkait urgensi wilayah Jawa Barat menjadi prioritas Presiden dan juga pemerintah pusat,” tegasnya menyudahi wawancara.***
