PenaKu.ID – Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, angkat bicara mengenai dampak sosial-ekonomi yang terjadi pasca pengetatan dan penutupan aktivitas tambang di wilayah Bogor Barat, khususnya di Kecamatan Cigudeg dan Rumpin.
Sastra mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) untuk tidak hanya fokus pada penegakan aturan, tetapi juga memberikan solusi konkret bagi ribuan warga yang kehilangan mata pencaharian.
”Kita minta pemerintah daerah untuk segera turun tangan mencari solusi terbaik. Terutama bagi teman-teman kita di wilayah tambang (Cigudeg-Rumpin) yang sekarang kesulitan. Pemerintah harus mencari solusi pengganti bagaimana mereka bisa tetap menghidupi keluarganya dengan cara yang lebih aman dan legal,” ujar Sastra Winara, Rabu (21/1/2026).
Transisi Ekonomi di Bogor Barat
Penutupan sejumlah titik tambang yang tidak berizin maupun penghentian sementara operasional di Cigudeg dan Rumpin memang berdampak langsung pada perputaran ekonomi lokal.
Sastra menekankan bahwa transisi ekonomi dari sektor tambang ke sektor lain harus difasilitasi oleh Pemda agar tidak menimbulkan gejolak sosial.
Rencana Pembukaan 7-10 Tambang Secara Parsial
Menanggapi aspirasi pengusaha dan pekerja, Sastra mengungkapkan bahwa ada titik terang berdasarkan informasi dari Gubernur Jawa Barat.
Saat ini, telah dilakukan kajian akademis oleh beberapa universitas terkait rencana pembukaan kembali tambang secara parsial.
”Informasi dari Pak Gubernur, sudah ada kajian dari universitas. Ada sekitar 7 sampai 10 tambang yang rencananya akan dibuka kembali secara parsial. Namun, saya tegaskan ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Komunikasi antara Pj Bupati Bogor dan Gubernur harus intens agar keputusannya adil,” jelasnya.
Sastra menambahkan bahwa keberadaan tambang di Rumpin dan Cigudeg memang strategis, namun tidak boleh merugikan lingkungan maupun masyarakat sekitar.
“Masyarakat tidak boleh dirugikan, pengusaha juga tidak. Semua harus berjalan sesuai kajian teknis yang benar,” tambahnya.
Bansos Rp45 Miliar untuk 15.000 Warga Terdampak Cigudeg-Rumpin
Sebagai jaring pengaman sosial bagi warga Cigudeg, Rumpin, dan sekitarnya yang terdampak langsung, Sastra membeberkan adanya alokasi anggaran bantuan sosial sebesar Rp45 miliar. Dana tersebut diproyeksikan akan disalurkan kepada sekitar 15.000 penerima manfaat.
Meski demikian, Ketua DPRD ini mengingatkan masyarakat untuk bersabar karena proses verifikasi data sedang berlangsung di tingkat provinsi.
”Dinas terkait di provinsi sedang melakukan verifikasi agar bantuan ini tepat sasaran kepada para pekerja tambang dan warga terdampak. Kami di DPRD akan terus mengawal agar penyaluran ini jelas waktu dan teknisnya,” pungkas Sastra.***
