PenaKu.ID – Rapat Kerja (Raker) Komisariat Wilayah III Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Tahun 2024, dengan tema “Kolaborasi Pengentasan Permasalahan Perkotaan Menuju Indonesia Emas 2045”, berlangsung di Ballroom Hotel Margo, Kota Depok, Jawa Barat pada Jumat, (17/05/2024).
Dari informasi yang dihimpun kegiatan acara ini dihadiri oleh 25 wali kota dari beberapa provinsi termasuk Penjabat Wali Kota Sukabumi, Kusmana Hartadji.
Pj. Gubernur Jawa Barat, Bey Triadi Machmudin, dalam sambutannya yang disampaikan oleh Kusmana Hartadji, menyampaikan beberapa hal penting salah satunya permohonan maaf atas ketidakhadirannya dan penegasan bahwa beliau tetap memantau dan mengikuti perkembangan raker.
Lebih lanjut, Asisten Daerah Provinsi Jawa Barat yang saat ini menjabat Pj. Wali Kota Sukabumi menambahkan harapannya melalui raker ini akan muncul ide-ide dan strategi baru yang konkret untuk pengentasan masalah perkotaan di Indonesia.
“Peran penting APEKSI sebagai forum bagi para wali kota untuk bertukar informasi, pengalaman, dan ide dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan di wilayah masing-masing. Oleh sebab itu, pemerintah provinsi berkomitmen untuk terus memberikan dukungan kepada kemajuan APEKSI,” kata Kusmana Hartadji.
Pj. Wali Kota Sukabumi Mengajak Kolaborasi
Selain itu, lanjut dia, Pj. Wali Kota Sukabumi berkeyakinan bahwa kolaborasi dan sinergi antarkota menjadi hal penting untuk mencapai tujuan bersama.
“Tema Raker ini sejalan dengan berbagai permasalahan yang dihadapi kota-kota di Indonesia, seperti kemiskinan, pengangguran, kemacetan, sampah, dan permasalahan lingkungan. Dengan kebersamaan dan tekad kuat, kota-kota di Indonesia akan menjadi kota yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan,” jelasnya.
Penjabat Wali Kota Sukabumi mengakhiri sambutan memaparkan tiga harapan utama meliputi: Pertama, raker menghasilkan ide-ide konkret dan terukur untuk mengatasi permasalahan perkotaan.
“Kedua, raker memperkuat kolaborasi dan sinergi antarkota. Ketiga, raker menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat dan berdaya guna bagi pemerintah pusat dan daerah,” pungkasnya.
***
