PenaKu.ID – Nama Wakil Bupati Bogor, Ade Ruhandi atau yang akrab disapa Jaro Ade, pernah menjadi sorotan publik saat melenggang di kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Bogor 2018 lalu.
Rekam jejak politik politisi senior ini sempat diwarnai isu dugaan penggunaan ijazah palsu yang mencuat menjelang hari pemungutan suara.
Munculnya Isu Dugaan Ijazah Palsu Jaro Jelang Pencoblosan Pilkada 2018
Berdasarkan pemberitaan di media RMOL.ID dengan judul “Diduga Palsukan Ijazah, KPU Didesak Diskualifikasi Jaro Ade” serta JPNN.COM (JPPN.COM) berjudul “Beri Sanksi ke Cabup Bogor Terduga Pengguna Ijazah Palsu” edisi 08 Juni 2018, isu tersebut mengemuka menjelang hari pencoblosan ketika Jaro Ade maju sebagai Calon Bupati Bogor berpasangan dengan Inggrid Kansil.
Gelombang protes melayang dari kelompok massa elemen pemuda yang mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI di Jakarta.
Mereka mendesak penyelenggara pemilu untuk meninjau ulang keabsahan berkas administrasi Jaro Ade, khususnya terkait legalitas gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) yang disandangnya, serta meminta pemberian sanksi tegas hingga diskualifikasi apabila dugaan tersebut terbukti. Tuntutan ini sempat meramaikan panggung politik Kabupaten Bogor dan menjadi perdebatan hangat di masyarakat.
Klarifikasi KPU, Bawaslu, dan Tanggapan Pengamat Politik
Menanggapi isu yang beredar kala itu, pihak KPU serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memproses seluruh tahapan sesuai regulasi pilkada. Berkas syarat calon yang diserahkan oleh pasangan nomor urut 3 pada Pilkada 2018 tersebut pada akhirnya tetap dinyatakan memenuhi syarat verifikasi untuk bertarung di pesta demokrasi.
Pengamat Politik dan Kebijakan Publik dari Lembaga Studi Vinus (LS-Vinus), Yusfitradi, menilai bahwa dugaan tersebut sejatinya tidak memiliki kepastian hukum dan lebih kental nuansa politisasinya.
Menurut Yusfitradi, isu tersebut hanyalah opini yang dikembangkan saat itu untuk menahan laju Jaro Ade di Pilkada 2018, mengingat tidak pernah ada aduan atau proses hukum resmi yang berjalan di lembaga manapun seperti MK, MA, atau kepolisian.
Yusfitradi juga menambahkan bahwa narasi yang digulirkan saat itu tidak jelas menyebutkan jenjang ijazah mana yang dipersoalkan (SD, SMP, SMA, atau perguruan tinggi). Padahal, batas minimal persyaratan calon bupati/wakil bupati adalah ijazah tingkat SMA.
“Jika ada pihak yang menganggap Jaro Ade menggunakan ijazah palsu, silakan menempuh jalur hukum resmi agar ada kepastian hukum, daripada terus membangun narasi tak berujung yang berpotensi menjadi fitnah dan memicu kegaduhan publik,” tegas Yusfitradi saat dikonfirmasi PenaKu.ID, Senin (9/11/2026).
Melenggang di Pilkada hingga Dinamika Politik Kabupaten Bogor
Meski sempat diterpa isu miring mengenai keabsahan ijazah, pasangan Jaro Ade–Inggrid Kansil tetap melenggang hingga tahap akhir pemungutan suara dan melanjutkan sengketa hasil Pilkada 2018 ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Dugaan ijazah palsu yang tidak terbukti tersebut kini menjadi salah satu catatan dinamika politik dalam perjalanan karier politik Jaro Ade sebelum akhirnya kembali berkiprah memimpin Kabupaten Bogor dan saat ini menjabat sebagai Wakil Bupati Bogor.***
