PenaKu.ID – Semangat pemekaran Bogor Timur kembali digaungkan, DPRD Kabupaten Bogor sebut peran sentral yang diambil oleh kaum perempuan melalui Organisasi Srikandi Bogor Timur.
Dalam Wawancara eksklusif dalam sebuah acara pengarahan, Anggota DPRD Kabupaten Bogor dari Fraksi Partai Gerindra, Beben Suhendar, mengungkap perlunya kolaborasi seluruh elemen masyarakat untuk mewujudkan pemekaran, yang disebut sebagai solusi atas ketidakadilan pemerintah Kabupaten yang selama ini dinilai belum berpihak pada Bogor Timur.
DPRD Kabupaten Bogor Singgung Ketidakadilan Pemerintah Kabupaten Terhadap Bogor Timur
Beben menyebutkan, sebuah organisasi di bawah Presidium Bogor Timur, ia menyampaikan apresiasi tinggi terhadap inisiatif para perempuan, khususnya ibu-ibu yang sudah “tua-tua” namun memiliki semangat yang kuat untuk perubahan.
“Kita harus menghargai semangat perempuan. Apa yang disuarakan?,” ujar Beben Suhendar usai menghadiri Diklat Pengurus Srikandi Pejuang Bogor Timur, Sabtu (22/11/2025).
“Kita harus bersyukur, mereka sudah pada tua-tua, tapi masih punya semangat. Ingin mengubah Bogor Timur, terutama sudut pandang dari ketidakadilan dari Pemerintah Kabupaten yang selama ini belum berpihak pada Bogor Timur.” Sambungnya.
Tuntutan Keadilan dan Peran Lintas Sektoral
Isu utama yang diangkat adalah ketidakpuasan terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten saat ini. Beben Suhendar, secara langsung mempertanyakan relevansi kebijakan Bupati terhadap kebutuhan nyata di lapangan.
“Belum tentu kebijakan Bupati berbanding lurus dengan di lapangan. Saya tanya langsung ke Pak Sekda, tanya langsung Pak Bupati,” tegasnya.
Pemekaran, dalam pandangan Srikandi dan Presidium, bukanlah sekadar urusan birokrat Pemda atau kalangan elit. Ditekankan bahwa pemekaran adalah isu lintas kementerian dan menyangkut kepentingan semua pihak, mulai dari birokrat ASN hingga TNI (Kodim) dan Kepolisian.
“Pemekaran itu lintas kementerian. Satu kabupaten ada, situ lintas kementerian ada di situ. Artinya, kepentingan semua, bukan hanya birokrat, aparat ASN yang notabene birokrat Pemda,” jelasnya.
Ajakan untuk Bersatu dan Proportionalitas Anggaran
Pemekaran dipandang sebagai upaya kolektif, dan hasilnya harus dinikmati oleh seluruh warga, bukan hanya segelintir orang.
“Semua orang harus punya tanggung jawab, ini bareng-bareng. Karena yang akan menikmati itu bukan hanya segelintir orang,” tambahnya.
DPRD Kabupaten Bogor dari Fraksi Gerindra tersebut, menyinggung pentingnya proporsionalitas anggaran yang sebelumnya telah disampaikan dalam rapat anggaran, mengisyaratkan bahwa distribusi sumber daya yang tidak adil menjadi salah satu pendorong utama gerakan pemekaran.
“Para penggerak pemekaran berharap pihak terkait, terutama Bupati, dapat memberikan perhatian yang layak. Mereka juga menyerukan kepada seluruh warga masyarakat untuk mengawal proses pemekaran ini, dengan harapan besar bahwa di tahun 2026 upaya ini dapat membuahkan hasil,” pungkasnya.***
