PenaEkonomi
Trending

Perda dalam Proses, Bantuan UMKM RW Harus Jelas Payung Hukumnya

PenaKu.ID – Secara umum Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mempunyai istilah umum dalam khazanah ekonomi yang merujuk kepada usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-undang No. 20 tahun 2008.

Dan sekarang, Peraturan Daerah (Perda) UMKM yang dibahas Pansus II, masih dalam proses. Dengan mencantumkan 69 pasal yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung dan meningkatkatkan perekonomian masyarakat melalui UMKM.

Perda tersebut yang merupakan satu-satunya di Indonesia, dikatakan Wakil Ketua Pansus II dari Fraksi PDI Perjuangan, M. Luthfi Haffiyan, akan diselaraskan dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan masih dalam pembahasan peritemnya agar bisa lebih signifikan.

Selama proses itu, seandainya ada tercantum bantuan untuk RT/RW, meskipun pada dasarnya dia menyetujuinya karena demi kepentingan masyarakat dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat, tetap harus ada kejelasan payung hukumnya. Jangan sampai dalam penyelenggaraannya nanti menjadi temuan.

“Apalagi Perda tersebut masih dalam proses dan memerlukan pembahasan yang lebih signifikan, jadi jangan sampai Perda ini dijadikan alat kepentingan individual atau kepentingan kelompok,” katanya di Fraksi, Senen (24/5/2021).

Luthfi mengakui, keberadaan perda ini di bentuk untuk kepentingan masyarakat di masa pandemi covid 19 ini. Dengan perda ini dia mengharapkan bisa menjadi instrumen program akselerasi pemulihan perekonomian masyarakat.

Baca juga:

Namun bantuan untuk RT/RW itu, lanjut dia, walau pun relatif kecil, tapi bila diakumulasikan secara keseluruhan dengan jumlah RT/RW di wilayah Kabupaten Bandung, maka besaran nominalnya akan menjadi besar.

Harapan dia, pembahasan Perda itu bisa disegerakan untuk selanjutnya diimplementasikan kepada masyarakat, agar kebutuhan hidup masyarakat bisa secepatnya tertanggulangi dan tidak menderita kekurangan sandang dan pangan.

“Makanya saya meminta kejelasan hukumnya untuk bantuan RT/RW itu, dengan tujuan pada penyelenggaraanya nanti tidak akan menjadi temuan BPK atau KPK. Karena jelas payung hukumnya,” ujar dia.

Dengan tertib administrasi di dalam pengelolaan anggaran sesuai dengan ketentuan, dia meyakini, akan tercipta sinergisitas antara kedua belah pihak. Juga kondusivitas bagi masyarakat Kabupaten Bandung untuk bisa hidup sejahtera.

*Reporter: ALF

Related Articles

8 Comments

  1. I do trust all the concepts you have presented for your post.
    They’re very convincing and can certainly work.

    Still, the posts are very quick for newbies.

    May you please extend them a bit from next time? Thanks
    for the post.

  2. I really love your website.. Very nice colors & theme.
    Did you make this website yourself? Please reply back as I’m planning to create my own personal site and want to know where you got this
    from or what the theme is called. Thanks!

  3. Hi there I am so excited I found your website,
    I really found you by mistake, while I was searching on Yahoo for something else, Nonetheless I am here now and would just like to say kudos for a incredible post and
    a all round entertaining blog (I also love the theme/design), I don’t have time to go through it all at the moment but I have book-marked
    it and also added in your RSS feeds, so when I have time I will
    be back to read a great deal more, Please do keep up the excellent b.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button