Pengamat Menduga 100 Hari Kerja Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tidak Transparan Atau Tidak Mendesain

PenaKu.ID – Kembali 100 Hari Kerja Bupati dan Wakil Bupati Bogor disentil, Pengamat menduga Pemerintah Kabupaten Bogor tidak Transparan atau tidak Mendesain.

Pengamat politik dan Kebijakan Publik Founder Lembaga Studi Visi Nusantara (LS Vinus) Yusfitriadi, kembali sentil tidak adanya Program perencanaan 100 Hari Kerja Bupati Bogor, sehingga masyarakat Kabupaten Bogor tidak mengetahui Pejabatnya kerja atau tidak.

Masyarakat Tak Tahu 100 Hari Kerja Bupati dan Wakil Bupati Bogor

“Masyarakat harus tahu 100 Hari Kerja Bupati Bogor Kebijakan apa saja yang sudah dikeluarkan,” kata Yusfitriadi, Rabu (26/3/2025).

“Sehingga masyarakat bisa mengontrol Pemerintah Kabupaten Bogor yang baru dalam 100 Hari Kerjanya sudah jalan atau tidak jalan,” tambahnya.

Para Pejabat di Kabupaten Bogor Berbondong-bondong mengikuti Bupati 

Menurut Yusfitriadi, seharusnya Pemerintah Kabupaten Bogor ketika membahas satu permasalahan jangan berbondong-bondong para pejabat membahas dan mengikuti Bupati Bogor.

Sedangkan, masalah yang lain publik tidak mengetahui dikerjakan atau tidak oleh para Pejabat di Kabupaten Bogor, oleh karena itu diduga Pemkab Bogor tidak transparan.

“Kalau saya ada dua pilihan, tidak Transparan atau memang dia tidak mendesain?,” Ujarnya.

Transparan dan Muat di Pemberitaan Media

Yusfitriadi menjelaskan, jika memang Pemerintah Kabupaten Bogor mendesain 100 Hari Kerjanya, seharusnya di muatkan informasi ke beberapa pemberitaan dimedia. 

“Sehingga media pun bisa ngontrol gitu loh,” paparnya.

Lalu ia mengatakan seharusnya ada beberapa macam hal yang harusnya dikerjakan oleh Bupati Bogor dan para Pejabat-pejabatnya.

Berbagai Macam Kerja yang Seharusnya dikerjakan oleh Pemkab Bogor 

“Seperti Ranah Kebijakan, Bidang Kesehatan dan Pendidikan,” ujar kang Yoes.

Terakhir ia tegaskan, harus transparan ke publik sehingga masyarakat bisa mengontrol dan tentunya harus kolaborasi dengan beberapa Kelembagaan yang ada di Kabupaten Bogor.

“Dan harus Transparan ehingga masyarakat bisa kontrol, tentu ini tidak bisa dilakukan sendiri karena harus ada Kolaborasi sinergitas dengan kelembagaan,” tukasnya.

Ikuti dan Update Berita dari PenaKu.ID di Google News

**