PenaKu.ID – Isu tentang Kabupaten Bogor menjadi Penduduk Miskin Terbanyak di Indonesia, Pemekaran Wilayah menjadi salah satu solusi efektif atasi kepadatan penduduk dan angka kemiskinan.
Ketua DPP Presidium Bogor Timur, Alhafiz Rana, menyuarakan kembali pentingnya pemekaran wilayah Kabupaten Bogor bagian Timur menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) sebagai solusi paling efektif untuk mengatasi tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Bogor.
Hal ini disampaikannya menanggapi fakta bahwa Kabupaten Bogor merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak di seluruh Indonesia. Menurut Alhafiz Rana, salah satu faktor utama tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Bogor adalah kepadatan penduduk yang mencapai 6 juta jiwa.
“Maka wajarlah ketika ada banyak rakyat miskin, ya karena memang penduduknya juga terpadat,” ujar Alhafiz Rana, Sabtu (22/11/2025).
Pemekaran Wilayah Mengurangi Beban Kemiskinan di Kabupaten Bogor
Rana menegaskan bahwa pemekaran wilayah adalah jalan keluar yang sudah ia tawarkan sejak lama. Jika Bogor Timur dipecah, akan ada 1,3 juta jiwa penduduk dari tujuh kecamatan yang secara otomatis keluar dari database kependudukan dan catatan angka kemiskinan Kabupaten Bogor.
“Satu koma tiga juta rakyat itu keluar dari database Kabupaten Bogor… dan sudah otomatis yang masuk di dalam catatan angka kemiskinan, maka keluarlah dari database Kabupaten Bogor. Artinya tersendiri di wilayah Bogor Timur,” jelasnya.
Dengan berkurangnya beban kependudukan tersebut, Bupati saat ini dapat melepaskan beban 7 kecamatan atau 1,3 juta penduduk, yang pada akhirnya akan mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Bogor secara signifikan.
Sorotan untuk Bupati Bogor
Alhafiz Rana juga menyoroti posisi strategis Kabupaten Bogor sebagai tempat tinggal dua tokoh nasional, yaitu Presiden Prabowo Subianto dan Mantan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Dengan adanya kedekatan Bupati Bogor dengan salah satu tokoh tersebut (Prabowo Subianto) yang juga satu partai, ia berharap komunikasi untuk percepatan pemekaran daerah bisa lebih mudah.
“Seharusnya Bupati lebih mudah untuk berkomunikasi langsung dengan Presiden, mengingat beliau juga satu partai, sehingga kehendak untuk pemekaran daerah ini bisa lebih mudah sebetulnya,” kata Rana.
Ia juga menyebut situasi ini sebagai “tamparan” bagi Kabupaten Bogor, karena meskipun menjadi kediaman para pemimpin negara, masalah penanggulangan kemiskinan belum dapat tercapai maksimal.
Tantangan Tenaga Kerja dan Pekerjaan di Kabupaten Bogor
Selain pemekaran, Rana juga mengidentifikasi masalah ketersediaan tenaga kerja dan lapangan pekerjaan sebagai problem utama yang harus diatasi. Ia menyarankan perlunya pembuatan klaster-klaster baru untuk penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Bogor.
Meskipun demikian, Alhafiz Rana tidak dapat menyebutkan secara pasti data statistik kemiskinan di wilayah Bogor Timur saat ini, dan menyarankan untuk mengecek langsung ke database Dinas Sosial (Dinsos).***
