PenaKu.ID – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyoroti Kediaman Presiden Indonesia dan Mantan Presiden ke-6 di Kabupaten Bogor, Peringkat Pertama Penduduk Miskin Terbanyak di Indonesia
Dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi V DPR RI, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, membuka data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mengejutkan mengenai kemiskinan di Indonesia.
Pada rapat kerja yang disiarkan melalui kanal YouTube Komisi V DPR RI Channel tersebut, Menteri yang akrab disapa Ara ini memerintahkan salah satu Dirjen PKP, Fitriah Nur, untuk menampilkan data BPS tentang 100 Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk miskin terbesar.
Kabupaten Bogor Memimpin Daftar Peringkat Pertama Penduduk Miskin Tertinggi di Indonesia
Data tersebut secara spesifik menempatkan Kabupaten Bogor sebagai peringkat teratas. Kabupaten yang dikenal sebagai salah satu daerah penyangga ibu kota dan tempat tinggal tokoh nasional ini tercatat memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak, yaitu mencapai 401 ribu jiwa.
”Minta sampaikan Pak Fitriah yang kriteria dari BPS tadi tolong ditampilkan, mulai aja dari yang paling miskin, Kabupaten Kota paling miskin. 100 Kabupaten dengan jumlah penduduk miskin terbesar,” kata Ara pada Raker dengan Komisi V DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (19/11/2025).
Kediaman Presiden Indonesia dan Mantan Presiden ke-6 Berada di Kabupaten Peringkat Pertama Penduduk Termiskin
Ia kemudian menegaskan, terkait data tersebut dengan memberi konteks sedikit sindiran terkait 100 Kabupaten dengan jumlah penduduk miskin terbesar adalah kediaman dari Presiden Indonesia saat ini Prabowo Subianto dan Mantan Presiden Indonesia ke-6 SBY (Susilo Bambang Yudhoyono).
“Paling tinggi Kabupaten Bogor (Peringkat Pertama Penduduk Miskin Terbanyak) Pak. 401 ribu jiwa. Bapak Prabowo Subianto tinggal di situ, Bapak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) tinggal di Kabupaten Bogor. Jumlahnya segitu,” ujarnya.
Sorotan terhadap data BPS ini menekankan bahwa meskipun wilayah perkotaan besar dan sekitarnya memiliki aktivitas ekonomi tinggi, masalah kemiskinan dalam jumlah absolut (jumlah jiwa) masih menjadi tantangan serius bagi pemerintah pusat dan daerah.***
