PenaKu.ID – Kepedulian terhadap optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor terus disuarakan masyarakat, Dishub (Dinas Perhubungan) diminta usut tuntas.
Seorang warga Kabupaten Bogor bernama Kemal, menyoroti tata kelola pemungutan retribusi parkir di lapangan, khususnya menyusul temuan bukti pembayaran retribusi parkir di kawasan Leuwiliang Bogor.
Kejanggalan Kuitansi Setoran Berlogo Pemkab Bogor dan Stempel Paguyuban
Salah satu bukti karcis pembayaran yang beredar, tertera kuitansi bertajuk “Bukti Pembayaran Retribudi [sic] Parkir dan Jasa Usaha” dengan nominal setoran sebesar Rp100.000 untuk setoran mingguan.
Karcis tersebut juga memuat logo Pemerintah Kabupaten Bogor di sisi kiri atas, serta stempel berlogo organisasi/paguyuban bertuliskan “Forum Silaturahim Juru Parkir (FJB) Dewan Pimpinan Daerah” di bagian penerima pelaksana.
Menanggapi temuan tersebut, warga menilai perlunya pengawasan ketat agar potensi pendapatan daerah tidak bocor akibat persoalan tata kelola di lapangan.
“Sebagai warga Kabupaten Bogor, saya tentu ingin PAD daerah bisa terus meningkat. Karena itu, saya merasa perlu ikut mengawasi bagaimana retribusi dipungut dan dikelola. Jangan sampai ada potensi pendapatan daerah yang tidak masuk ke kas daerah karena persoalan tata kelola di lapangan,” ujarnya.
Cegah Kebocoran PAD, Warga Desak Dishub Kabupaten Bogor Sidak Langsung di Lapangan
Ia juga mengapresiasi langkah Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bogor yang telah merespons persoalan ini. Warga berharap instansi terkait segera melakukan pemeriksaan langsung ke lokasi di Leuwiliang guna memastikan transparansi dan kejelasan alur setoran retribusi.
Meski mendorong penertiban dan pemeriksaan menyeluruh, warga menegaskan bahwa langkah evaluasi tersebut tidak boleh menyasar atau merugikan pekerja di tingkat bawah.
Evaluasi Tata Kelola Tanpa Intimidasi bagi Pekerja Bawah
“Saya juga berharap tidak ada intimidasi terhadap juru parkir (jukir). Tujuan saya bukan menyalahkan orang di lapangan, tetapi memastikan setiap rupiah yang menjadi hak daerah benar-benar dikelola sesuai aturan,” tegasnya.
Dengan adanya pemeriksaan langsung dan pembenahan sistem pengelolaan di lapangan, masyarakat berharap penerimaan retribusi parkir dapat berjalan transparan, akuntabel, serta berkontribusi nyata terhadap pembangunan di Kabupaten Bogor.***
