PenaKu.ID – Sebagai upaya meluruskan opini liar yang berkembang di tengah masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat Pemantau Kinerja Aparatur Negara (LSM Penjara) menyebut informasi yang menyebabkan pembulian terhadap walikota Cimahi non aktif Ajay M Priatna bukanlah fakta persidangan sesungguhnya.
Padahal, menurut Andi Halim selaku ketua LSM Penjara Kota Cimahi, walikota yang ditetapkan sebagai tersangka ini adalah walikota yang mereka pilih sendiri. Dan hal itu perlu diluruskan.
“Terkait informasi yang beredar di masyarakat ini perlu diluruskan, kalau dibilang ini adalah walikota yang korupsi, sebenarnya itu adalah walikota yang mereka pilih, lalu kenapa harus di-bully seperti itu,” kata Andi Hali di Cimahi, (27/4/2021).
Andi Halim menambahkan, jika masyarakat ingin mengetahui fakta sesungguhnya Andi mengajak masyarakat untuk menyaksikan langsung persidangan di pengadilan.
“Padahal mereka belum tahu persoalannya seperti apa, ayo kita datang di pengadilan itu, pengadilan terbuka untuk umum jadi jangan kita menggiring opini yang belum kita pahami,” ujar Andi Halim.
Pemahaman masyarakat terkait tahan KPK adalah otomatis koruptor juga perlu diluruskan sebab tidak semua yang ditangkap adalah koruptor uang negara.
Baca Juga:
“Jadi karena ditangkap KPK itu korupsi, korupsi apa, uang siapa yang dikorupsi, kan ini tidak ada APBD Cimahi yang dikorupsi, makanya kepada masyarakat Cimahi saya himbau supaya memahami fakta-fakta yang ada,” tambah andi.
Walikota Cimahi non Aktif Ajay ditetapkan sebagai tersangka suap rumah sakit swastwa di Cimahi, meski demikian menurut Andi Halim masyarakat dibuat bingung sebab dana suap dengan retribusi yang diterima negara sangat tidak sesuia.
“Kalau dibilang suap itu yang saya bilang tadi membangun rumah sakit kecil swasta kok perizinan IMB 3,2 M, di mana suapnya, sementara retribusi yang diterima oleh negara itu kurang lebih 40 juta, kok suapnya 3 miliar,” jelasnya.
Sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat, LSM Penjara sendiri sejak beridiri telah banyak mengritisi dan melakukan kontrol sosial kepada pemerintahan, di antara yang dikritisi adalah lelang jabatan dan lemahnya pemberian pemahaman hukum terhadap pejabat daerah.
“Awal LSM penjara berdiri di Cimahi selalu memberikan kritis kontrol sosial sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku .Sebenarnya semua instrumen itu sudah ada semua aturan itu dibuat untuk mencegah hal-hal tidak dibolehkan oleh aturan, kadang-kadang pemahaman pelaksana teknis di lokasi ini kurang. Bahkan birokrasi di Cimahi ini banyak yang tidak memahami tugasnya karena seringnya rotasi, contohnya baru juga jabat kepala pu nanti sudah dipindahkan sebagai kepala Satpol PP, baru juga menjabat dinas perindustrian sudah dipindahkan lagi. Padahal dia kan harus adaptasi, Lalu dengan adanya lelang jabatan jadi siapa pun kan boleh kepala dinas walaupun bukan bidangnya, saya berharap untuk Pemkot Cimahi bagian hukumnya harus sering memberikan pemahaman-pemahaman terhadap SKPD-SKPD tentang integritas,” papar Andi Halim.
Menurut Andi, integritas bagi seorang pejabat itu sangat penting, karena dis inilah letak yang paling penting bagi pejabat untuk menunjukan integritasnya sebagai pejabat.
“Integritas pada pejabat itu paling penting, sehebat apa pun dia kalau integritasnya lemah dia akan kena dia akan melanggar,”ucapnya.
Reporter : SFL
Penulis: Saifal
