PenaKu.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan tindak pidana korupsi berupa suap dan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Dalam penyidikan perkara tersebut, sejumlah pegawai perusahaan pengembang Kota Baru Parahyangan (KBP), PT Bela Parahiyangan Investindo, turut dimintai keterangan sebagai saksi.
Pemeriksaan tidak hanya menyasar pihak swasta. Penyidik juga memeriksa sejumlah pejabat aktif dan mantan pejabat Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat, serta pejabat di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan adanya pemeriksaan sejumlah saksi untuk mendalami perkara tersebut. Menurutnya, keterangan dari berbagai pihak diperlukan guna mengungkap konstruksi dugaan tindak pidana korupsi yang sedang disidik.
“(Memang kemarin ada) pemeriksaan saksi-saksi dalam dugaan TPK terkait suap dan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian ATR/BPN,” kata Budi Prasetyo saat dikonfirmasi, Kamis (19/11/2026).
Pejabat Kementerian ATR/BPN Turut Diperiksa KPK
Pada Rabu (18/11/2026), penyidik KPK memeriksa empat saksi di Gedung Merah Putih KPK, Setiabudi, Jakarta Selatan.
Empat orang tersebut terdiri atas tiga pejabat di lingkungan Kementerian ATR/BPN dan seorang karyawan swasta berinisial REY.
Ketiga pejabat yang dimintai keterangan yakni Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah berinisial MRZ, Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah dan Ruang (Dirjen PHPT), serta Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR) berinisial VEJ.
Budi Prasetyo menyebutkan, pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari upaya penyidik untuk mengumpulkan keterangan yang berkaitan dengan perkara.
“Atas nama ASN, Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah. MRZ, Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah dan Ruang (Dirjen PHPT) dan VEJ – Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR). Lalu seorang karyawan swasta berinisial REY,” ujar Budi.
Kepala Kantah Bandung Barat hingga Pegawai Pengembang Diperiksa
Sehari sebelumnya, Selasa (17/11/2026), KPK telah memeriksa enam orang saksi di wilayah Kabupaten Bandung.
Dua di antaranya merupakan pejabat dan mantan pejabat Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat, yakni Kepala Kantah KBB, Dindin Saripudin, serta mantan Kepala Kantah KBB, Gunung Jayalaksana.
Pemeriksaan terhadap para saksi tersebut berlangsung di Kantor Polresta Bandung.
“Pemeriksaan pertama dilakukan di Kantor Polresta Bandung,” ucap Budi.
Selain kedua pejabat tersebut, penyidik turut meminta keterangan dari dua pejabat struktural Kantah KBB. Mereka adalah Kepala Seksi Survei dan Pemetaan, Zamilul Muttaqien, serta Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, Cilvia A. Ptnh.
Sementara itu, dari unsur swasta, KPK memeriksa dua pegawai PT Bela Parahiyangan Investindo, yakni Nana Ristana dan Manager Accounting, Evelin Lili.
Sejumlah Manajemen PT Bela Parahiyangan Investindo Pernah Dipanggil
Pemeriksaan terhadap pegawai PT Bela Parahiyangan Investindo bukan kali pertama dilakukan penyidik KPK.
Sebelumnya, sejumlah jajaran manajemen dan staf perusahaan pengembang kawasan Kota Baru Parahyangan juga telah dipanggil untuk memberikan keterangan terkait perkara yang tengah diusut.
Beberapa di antaranya adalah Manager Legal PT Bela Parahiyangan Investindo, Ari Awan Nuryatmi, serta staf perusahaan, Lucky Setia Permana.
Penyidik juga pernah memeriksa Manager Marketing, Joseph Ijong Dachlan, Manajer TI and PR, Yunan Wirahadi Kusuma, dan Manager Finance, Suwarty Ruti.
Selain jajaran tersebut, karyawan bernama Yamsa Sulastian turut menjalani pemeriksaan bersama Staf Wilayah IV BPN Kabupaten Bandung, Apansah.
Rentetan pemeriksaan terhadap pejabat Kementerian ATR/BPN, jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat, hingga manajemen dan karyawan PT Bela Parahiyangan Investindo memperlihatkan bahwa penyidikan perkara ini masih terus berjalan.
KPK masih mengumpulkan dan mendalami keterangan dari para saksi lintas instansi maupun pihak swasta untuk mengungkap secara menyeluruh dugaan praktik suap dan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Hingga saat ini, pemeriksaan terhadap para saksi tersebut merupakan bagian dari proses penyidikan dan tidak dengan sendirinya menunjukkan keterlibatan mereka dalam tindak pidana yang sedang diusut.**
