PenaKu.ID – Komisi V DPRD Jabar soroti bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dinilai masih sangat minim untuk keberlangsungan Balai Latihan Kerja Kompetensi (BLKK) di Kota Bekasi, karena ini menyangkut dengan kualitas dan kuantitas tenaga kerja yang dihasilkan oleh BLKK serta dalam rangka pendistribusian tenaga kerja ke berbagai industri khususnya di Jawa Barat.
Hal tersebut dikatakan oleh Ketua Komisi V DPRD Jabar, Abdul Harris Bobihoe, pada saat melakukan kunjungan kerja dalam rangka evaluasi program dan kegiatan tahun 2023 serta monitoring sarana dan prasarana di Balai Latihan Kerja Kompetensi (BLKK) Kota Bekasi, Senin (8/1/24).
Abdul Harris Bobihoe juga mengatakan, bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sangatlah diperlukam untuk menunjang peralatan yang dibutuhkan dalam kegiatan praktek di BLKK ini, pihaknya juga berharap tenaga kerja yang dihasilkan oleh BLKK bisa memiliki skill diatas rata-rata dan mampu bersaing didunia industri.
Komisi V DPRD Jabar Kawal BLKK Kota Bekasi
“Hal penunjang utama pada BLKK ini ialah peralatan yang menjadi penunjang praktek di BLKK ini harus sesuai dengan yang ada di industri pada saat ini, dengan demikian yang diharapkan tenaga kerja yang dihasilkan oleh BLKK ini otomatis mereka bisa bekerja secara maksimal dan memiliki skill yang di atas rata rata,“ ujar Abdul Harris Bobihoe.
Abdul Harris Bobihoe juga mengatakan ke depannya Komisi V DPRD Jabar akan selalu mengawal keberadaan BLKK ini Sehingga diharapkan bisa menekan angka pengangguran di tengah masyarakat dan bisa mendapatkan pekerjaan serta menunjang industri 4.0.
***
