PenaKu.ID – Komisi III DPRD Kota Bandung Jawa Barat menggelar rapat bersama Dinas Perhubungan (Dishub) serta Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Bandung. Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Bamus DPRD pada Selasa (14/10/2025) itu membahas rencana program kerja untuk tahun anggaran 2026.
Rapat dipimpin Ketua Komisi III DPRD Kota Bandung, Agus Hermawan, S.A.P., didampingi Wakil Ketua Agus Andi Setyawan, S.Pd.I., serta anggota komisi, yaitu Aan Andi Purnama, S.E., M.M.Inov., Yoel Yosaphat, S.T., dan Nina Fitriana Sutadi, S.I.P., M.I.P.
Dalam rapat tersebut, Agus Hermawan menegaskan pentingnya ketepatan sasaran dalam penyusunan anggaran perangkat daerah (OPD) agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Komisi III DPRD Kota Bandung juga memastikan Komisi III akan memperkuat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran di lapangan.
“Kami berharap ada komunikasi dan koordinasi yang baik dengan mitra kerja (OPD). Program yang disusun untuk tahun depan harus jelas arah dan manfaatnya. Komisi III akan memastikan anggaran tersebut tepat sasaran,” ujar Agus.
Sementara itu, Aan Andi Purnama menekankan pentingnya inovasi dalam setiap program kerja OPD. Ia menilai masih ada kecenderungan meniru program dari instansi lain tanpa penyesuaian dengan kebutuhan Kota Bandung.
“Program kerja jangan sekadar copy-paste. Khususnya untuk Dishub, perlu ada langkah konkret dalam menekan angka kemacetan di Kota Bandung,” tegas Aan.
Komisi III DPRD Kota Bandung Singgung Tarif Parkir Viral
Wakil Ketua Komisi III, Agus Andi Setyawan, menyoroti penataan kota yang dinilainya masih perlu banyak perbaikan, terutama dalam sektor parkir.
“Kasus tarif parkir yang sempat viral secara nasional menjadi pelajaran penting. Pengelolaan sumber daya manusia di bidang ini juga harus diperkuat,” katanya.
Sementara itu, Nina Fitriana Sutadi mengingatkan agar setiap kebijakan yang diambil Pemerintah Kota Bandung selalu berlandaskan data yang akurat. Ia juga menilai isu sampah masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi Pemkot.
“Kebijakan harus berbasis data agar hasilnya terukur. Selain itu, penanganan sampah perlu menjadi prioritas,” ujarnya.
Rapat tersebut menjadi bagian dari upaya DPRD untuk memastikan perencanaan program tahun 2026 berjalan lebih efektif, transparan, dan berdampak langsung bagi masyarakat Kota Bandung.**
