PenaKu.ID – Gelombang kasus keracunan makanan yang dialami sejumlah pelajar penerima Program MBG atau Makan Bergizi Gratis, di berbagai daerah menuai sorotan tajam. Anggota DPR RI, Firman Soebagyo, menilai insiden tersebut bukan perkara sepele, melainkan ancaman serius bagi kesehatan generasi muda sekaligus ujian bagi kredibilitas pemerintah.
“Keracunan anak-anak sekolah penerima MBG sangat memprihatinkan. Pemerintah tidak boleh menganggap remeh. Harus ada investigasi menyeluruh untuk memastikan penyebabnya, apakah murni kelalaian teknis atau ada faktor lain yang disengaja,” ujar Firman melalui keterangan resmi, Minggu (28/9/25).
Dugaan Penyebab Keracunan Program MBG
Politikus Golkar itu memaparkan sejumlah faktor yang berpotensi memicu keracunan. Mulai dari pengelolaan makanan yang tidak memenuhi standar kebersihan, penggunaan bahan pangan yang tidak segar, hingga proses memasak yang tidak sempurna. Ia juga menyoroti penyimpanan makanan yang tidak sesuai standar rantai dingin, yang dapat mempercepat pertumbuhan mikroba berbahaya.
“Minimnya pengawasan dan kontrol kualitas membuat masalah ini luput terdeteksi sejak awal. Padahal, anak-anak sedang dalam masa pertumbuhan, sehingga sangat rentan terhadap keracunan,” jelasnya.
Firman yang juga Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia menegaskan, investigasi tuntas menjadi kunci perbaikan sistem. Hasil penyelidikan, menurutnya, harus dijadikan dasar untuk memperkuat mekanisme, bukan sekadar laporan administratif.
Ia mendorong peningkatan pengawasan di semua lini, mulai dari pengadaan bahan pangan hingga distribusi ke sekolah. Tenaga pelaksana program MBG juga disebut perlu dibekali pelatihan khusus mengenai tata cara pengolahan, penyimpanan, hingga penyajian makanan aman.
Selain itu, sekolah dan orang tua diminta ikut dilibatkan dalam pengawasan. “Setiap tahap harus memiliki quality control yang ketat. Tidak boleh ada kompromi, karena ini menyangkut keselamatan anak-anak,” tegas Firman.
Waspadai Sabotase Program MBG
Lebih jauh, legislator dapil Jawa Tengah III itu mengingatkan pemerintah agar tetap waspada terhadap kemungkinan sabotase. Ia menilai, dengan anggaran besar dan sasaran jutaan siswa, potensi pihak tertentu mencoba menggagalkan program bukan hal mustahil.
“Badan Gizi harus awas terhadap potensi sabotase. Karena itu, pelaksanaan harus selektif, melibatkan Pemda, PKK, Persit, hingga Bhayangkari agar pengawasan lebih ketat,” paparnya.
Hindari Konflik Kepentingan
Firman juga menyoroti isu keterlibatan langsung anggota DPR dalam program MBG. Menurutnya, langkah itu tidak perlu karena berisiko menimbulkan konflik kepentingan.
“Program ini harus berjalan profesional. Tidak boleh asal makan, apalagi sampai disubkontrakkan ke pihak yang tidak berkompeten. Makanan harus sesuai standar undang-undang dan prinsip gizi 4 sehat 5 sempurna,” ucapnya.
Ia menegaskan, MBG sepenuhnya harus menjadi tanggung jawab pemerintah, sementara legislatif cukup berperan dalam fungsi pengawasan dan memastikan anggaran digunakan tepat sasaran.
“Program ini harus ditangani secara profesional, transparan, dan akuntabel. Jangan ada yang memanfaatkannya demi kepentingan pribadi,” tandasnya.
Evaluasi Total Program MBG
Firman menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh demi memastikan MBG benar-benar membawa manfaat bagi perbaikan gizi anak-anak Indonesia.
“Jangan biarkan kasus keracunan ini merusak tujuan mulia MBG. Pemerintah harus serius melakukan pembenahan agar anak-anak penerima manfaat memperoleh makanan yang sehat, bergizi, dan aman. Dengan begitu, cita-cita mencetak generasi emas Indonesia bisa tercapai,” pungkasnya.**
