Kartu Kredit Indonesia untuk Belanja Pemerintah yang Efisien
Kartu Kredit Indonesia merupakan inovasi pembayaran non tunai yang diterbitkan untuk transaksi belanja pemerintah
![Kartu Kredit Indonesia untuk Belanja Pemerintah yang Efisien 1 Kartu Kredit Indonesia untuk Belanja Pemerintah yang Efisien](https://penaku.id/wp-content/uploads/2023/11/Kartu-Kredit-Indonesia-untuk-Belanja-Pemerintah-yang-Efisien-780x470.jpeg)
PenaKu.ID – Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) terus diperkuat dengan hadirnya Kartu Kredit Pemerintah Daerah atau Kartu Kredit Indonesia (KKI).
Kartu Kredit Indonesia merupakan inovasi pembayaran non tunai yang diterbitkan untuk transaksi belanja pemerintah.
Kartu Kredit Indonesia hadir mendukung efisiensi dan transparansi dalam realisasi serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran pemerintah pusat dan daerah.
Selain itu, penggunaan KKI turut mendukung digitalisasi sistem pembayaran yang diyakini dapat membantu jutaan UMKM di daerah untuk naik kelas seiring dengan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).
Melalui implementasi KKI ini, ETPD khususnya di Jawa Barat diyakini semakin kuat. Berdasarkan hasil evaluasi Survei Indeks ETPD Semester I 2023, Jabar berada pada Kategori Digital dengan Indeks ETPD sebesar 97,9 persen, tertinggi kedua secara nasional. Begitu pula dengan 27 kabupaten/kota di wilayah Jabar berada pada Kategori Digital.
Dalam mendorong ETPD, pada Jumat (17/11/2023), Tim Perluasan dan Percepatan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Jabar menyelenggarakan High Level Meeting (HLM) dan Capacity Building TP2DD se-Jabar.
Kegiatan mengangkat tema “Perkuat Digitalisasi Daerah Melalui Implementasi Kartu Kredit Indonesia untuk Mengoptimalkan Penerimaan Daerah dan Mewujudkan Jawa Barat sebagai Provinsi Digital”.
Sejalan dengan tema yang diusung, HLM mengangkat dua topik utama, yaitu implementasi penggunaan KKI dan evaluasi Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah dan Championship TP2DD.
Kartu Kredit Indonesia Motor Penggerak Ekonomi
Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Jabar Taufik Budi Santoso menegaskan bahwa peluncuran penggunaan KKI di lingkungan Pemerintah Daerah se-Jabar merupakan bentuk komitmen dalam mewujudkan ekosistem ekonomi dan keuangan digital di Jabar yang semakin kuat dan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi baru.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jabar Erwin Gunawan Hutapea menyampaikan bahwa forum HLM TP2DD menjadi momentum penting dalam mengoptimalkan implementasi KKI dan ETPD di Jabar.
Sebagai upaya percepatan implementasi KKI segmen pemerintah kepada seluruh pemerintah daerah di wilayah Jabar pada hari ini juga telah ditandatangani Komitmen Bersama Implementasi KKI oleh Pemerintah Daerah Jawa Barat, seluruh Pemerintah Daerah di Jabar, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jabar, dan Bank bjb sebagai bank RKUD (Rekening Kas Umum Daerah).
Dalam kesempatan yang sama, Asisten Deputi Kementerian Koordinator Perekonomian RI Puji Gunawan mengapresiasi Bank Indonesia yang senantiasa berkolaborasi bersama pemda di Jabar untuk merespons secara cepat berbagai kebijakan pemerintah pusat terkait percepatan dan perluasan digitalisasi.
Puji menambahkan, Jabar selalu menjadi benchmark bagi pemerintah berkaitan dengan upaya-upaya inovatif yang dilakukan dalam percepatan dan perluasan digitalisasi, termasuk digitalisasi transaksi pemerintah.
***