PenaKu.ID – Sejumlah kepala desa di Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, mulai menyuarakan kegelisahan mereka terhadap lambatnya realisasi bantuan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.
Bukan lagi sekadar usulan, para kades kini menuntut realisasi konkret atas janji-janji penanganan infrastruktur yang telah menahun.
Tiga Permasalahan Beberapa Desa di Kecamatan CiteureupÂ
Dalam sebuah diskusi koordinasi di Kecamatan Citeureup, Plt. Camat Citeureup Ikhsan mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengidentifikasi tiga permasalahan utama yang menjadi keluhan seragam di hampir seluruh desa, yakni banjir, kerusakan jalan, dan minimnya Penerangan Jalan Umum (PJU).
Plt. Camat Citeureup, yang juga menjabat sebagai Kabid Irigasi dan Sumber Daya Air, menegaskan bahwa penanganan banjir menjadi skala prioritas tahun ini.
Beberapa titik krusial yang masuk dalam rencana penanganan meliputi beberapa Desa di Kecamatan Citeureup diantaranya Desa Puspasari, Kelurahan Puspanegara, Desa Leuwinutug dan Desa Tarikolot.
“Mudah-mudahan tahun ini anggarannya tersedia dan bisa langsung dilaksanakan. Kita fokus pada normalisasi dan perbaikan kapasitas saluran,” ujar Plt. Camat saat ditemui usai melaksanakan rapat dengan Kepala Desa se-Kecamatan, Kamis (9/4/2026).
Sementara untuk PJU, pengerjaan diklaim sudah mulai berjalan di beberapa titik seperti Desa Tugu hingga Tajur melalui Dinas Perhubungan.
Kades di Kecamatan Citeureup Sudah Kenyang Dijanjikan oleh Pemkab Bogor, Namun Tidak Terealisasi: “Sudah Capek Mengusulkan”
Nada lebih keras datang dari Kepala Desa Puspasari, Kurnia Nurdin, Ia menyatakan bahwa warga di wilayahnya, khususnya di Perumahan Taman Kanari, sudah menderita akibat banjir selama lebih dari 20 tahun.
Sekitar 200 Kepala Keluarga (KK) di wilayah tersebut harus menghadapi ketinggian air hingga sedada orang dewasa (sekitar 1 meter lebih) setiap kali banjir melanda.
Kades Puspasari menegaskan bahwa kehadirannya dalam rapat koordinasi kali ini bukan lagi untuk membawa usulan baru, melainkan untuk menagih janji yang selama ini hanya mengambang di tingkat dinas.
“Kami sudah tidak mau mengusulkan lagi, capek. Sekarang kami menagih janji. Laporan dari PUPR atau Pemda ke desa bilangnya akan ditangani, akan dibereskan, tapi kenyataannya tidak beres-beres,” tegas Kades Puspasari, Kamis (9/4/2026).
Ia berharap komitmen Pemkab Bogor tahun ini bukan sekadar wacana tahunan, mengingat penderitaan warga yang sudah berlangsung selama dua dekade tanpa solusi permanen.***
