PenaKu.ID – Pertanian dapat menggerakkan perekonomian Jawa Barat (Jabar) di tengah pandemi COVID-19. Saat semua sektor terpukul pandemi, pertanian menjadi salah satu sektor yang mampu bertahan.

Wakil Gubernur (Wagub) Jabar Uu Ruzhanul Ulum mengatakan, Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar akan terus berupaya mengembangkan sektor pertanian guna menyejahterakan masyarakat.

Hal itu dikatakan Kang Uu saat membuka Rapat Pleno Ketahanan Pangan Provinsi Jabar via konferensi video di Hotel Tamansari, Kota Sukabumi, Selasa (8/12/2020).

“Insyaallah Pemda Provinsi Jabar akan fokus terhadap pertanian di samping program-program ekonomi yang lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pangan,” kata Kang Uu.

Kang Uu menyatakan, jika sektor pertanian dikembangkan, ketahanan pangan Jabar akan menguat. Hal tersebut akan membuat inflasi dan stabilitas ekonomi Jabar terjaga.

“Sehebat apapun teknologi dengan loncatan-loncatan hari ini. Gawai, sosial media. Gawai keluaran terbaru mahal-mahal dan bagus-bagus. Kalau tidak ada pangan ini, akan berdampak yang sangat multidimensi,” ucapnya.

Menurut Kang Uu, salah satu masalah sektor pertanian adalah regenerasi. Tidak banyak anak dari keluarga petani yang berprofesi sebagai petani. Belum lagi cuaca yang sulit diprediksi.

Oleh karena itu, Kang Uu meminta semua pihak di sektor pertanian, termasuk kepala daerah, untuk menghadirkan inovasi-inovasi pertanian. Tujuannya agar sektor pertanian menjadi magnet pekerjaan, khususnya bagi generasi milenial.

“Petani juga harus memahami dunia digital karena itu akan bermanfaat untuk memperluas pasar. Selain itu, pemanfaatan teknologi harus dilakukan sehingga hasil panen bertaman, dan krisis pangan tidak akan terjadi,” katanya.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jabar Jafar Ismail melaporkan, rapat pleno kali ini mengangkat tema Akses Pangan Masyarakat Selama Pandemi COVID-19 sebagai Retropeksi untuk Pengembangan Sistem Digital Kewaspadaan Pangan dan Gizi di Jabar.

Tema itu diangkat karena rapat pleno bertujuan untuk mengetahui dan meningkatkan pemahaman dan perhatian pemerintah, masyarakat dan stakeholder, terhadap situasi dan kondisi ketahanan pangan selama pandemi dalam hal akses pangan masyarakat.

“Melakukan evaluasi dan inventarisasi permasalahan terkait dengan ketahanan pangan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Jabar,” kata Jafar.

“Kemudian, membahas rencana pembentukan pusat komando ketahanan pangan Jawa Barat dan sistem digital kewaspadaan dan peringatan dini masalah pangan dan gizi Provinsi Jawa Barat,” imbuhnya.

Rapat pleno yang diikuti oleh Kepala Daerah Kabupaten/Kota di Jabar, Kepala Dinas di Lingkungan Pemda Provinsi Jabar, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota, akademisi, dan praktisi pangan.

(Dp/hm)

Pos Terkait