Pendidikan

Jumlah Anak Tidak Sekolah di Jabar Turun 32 Persen

Jumlah Anak Tidak Sekolah di Jabar Turun 32 Persen
Jumlah Anak Tidak Sekolah di Jabar Turun 32 Persen. /Ilustrasi (pexels)

PenaKu.ID – Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencatat penurunan jumlah anak tidak sekolah (ATS) sepanjang 2026. Hingga 20 November 2026, jumlah anak tidak sekolah di Jabar tercatat sebanyak 437.984 anak, berkurang 209.620 anak atau sekitar 32,37 persen dibandingkan Januari 2026 yang mencapai 647.604 anak.

Penurunan anak tidak sekolah tersebut merupakan hasil dari sejumlah langkah yang dilakukan Pemprov Jabar untuk memperluas akses pendidikan dan mencegah anak putus sekolah. Upaya tersebut mencakup pembangunan infrastruktur pendidikan, pemberian bantuan biaya sekolah, pendataan anak tidak sekolah, hingga pembenahan administrasi peserta didik.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat, Purwanto, mengatakan pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan ketersediaan fasilitas pendidikan agar semakin banyak anak memperoleh kesempatan mengenyam pendidikan.

Pada 2026, pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dilaksanakan di 22 lokasi, sedangkan pembangunan Unit Gedung Baru (UGB) dilakukan di tiga lokasi. Pembangunan tersebut tersebar di sejumlah daerah, yakni Pangandaran, Depok, Bogor, Bekasi, Cimahi, Sumedang, Tasikmalaya, Ciamis, Subang, Bandung, Cirebon, dan Purwakarta.

Selain membangun unit pendidikan baru, Pemprov Jabar juga menambah fasilitas ruang belajar. Sepanjang tahun ini, sebanyak 203 ruang kelas baru dibangun di 102 sekolah. Jumlah tersebut terdiri atas 114 ruang untuk SMA, 67 ruang SMK, dan 22 ruang SLB.

Pemerintah juga melakukan rehabilitasi sedang hingga berat terhadap 58 sekolah dengan total 114 ruang kelas. Rinciannya meliputi 75 ruang SMA, 24 ruang SMK, dan 15 ruang SLB.

“Selain itu, dilakukan rehabilitasi sedang/berat pada 58 sekolah dengan total 114 ruang kelas, terdiri dari 75 ruang SMA, 24 ruang SMK dan 15 ruang SLB,” ujar Purwanto, Sabtu (21/11/2026).

Program Jabar Sakola Alokasikan Anggaran Rp211 Miliar

Langkah lain yang ditempuh Pemprov Jabar untuk menekan angka anak tidak sekolah adalah meluncurkan Program Jabar Sakola (PJS). Program yang digagas Disdik Jabar tersebut dirancang untuk memperluas kesempatan memperoleh pendidikan sekaligus mengurangi risiko putus sekolah melalui berbagai skema bantuan.

Pemprov Jabar menyiapkan anggaran sebesar Rp211 miliar untuk mendukung pelaksanaan program tersebut. Bantuan diberikan melalui empat skema utama yang menyasar peserta didik jenjang SMA, SMK, dan SLB.

Skema pertama adalah PJS Personal. Bantuan ini diperuntukkan bagi siswa dari keluarga rentan dalam kelompok desil 1 yang tidak menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Program Indonesia Pintar (PIP).

Dana bantuan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi siswa yang berkaitan dengan kegiatan belajar, seperti membeli seragam, buku, hingga membayar biaya transportasi harian. Skema ini diharapkan dapat mengurangi beban ekonomi keluarga yang berpotensi menyebabkan anak berhenti sekolah.

Skema kedua, PJS Operasional, berupa bantuan untuk meringankan pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) tahunan bagi siswa kelas XI dan XII di sekolah swasta yang berasal dari keluarga rentan kategori desil 1 dan 2.

Khusus peserta didik SLB swasta, bantuan diberikan kepada seluruh siswa tanpa mempertimbangkan kategori desil ekonomi keluarga.

Selanjutnya, PJS Sekolah Swasta Kerja Sama (SSK) menyediakan bantuan pembiayaan berupa pemenuhan Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) dan subsidi SPP bulanan. Program ini ditujukan bagi siswa SMA dan SMK swasta yang sekolahnya telah menjalin kerja sama melalui nota kesepahaman (MoU) dengan Pemprov Jabar sejak pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).

Adapun skema keempat adalah PJS Mitra Industri. Program beasiswa ini memberikan kesempatan kepada siswa terpilih untuk menempuh pendidikan secara gratis selama tiga tahun di kawasan SMK Mitra Industri, Bekasi.

Selain menanggung biaya pendidikan hingga lulus, program tersebut juga diarahkan untuk mempersiapkan peserta didik agar memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

Tim Pemburu Anak Tidak Sekolah Dibentuk hingga Desa

Pemprov Jabar juga membentuk tim khusus untuk menelusuri keberadaan anak-anak yang belum mengenyam pendidikan atau anak tidak sekolah. Tim tersebut dibentuk hingga tingkat desa dan kelurahan dengan melibatkan camat, kepala desa, serta lurah.

Petugas akan mendatangi dan mengidentifikasi anak-anak yang masuk dalam kategori ATS. Setelah mengetahui penyebab mereka tidak bersekolah, pemerintah akan mengupayakan solusi sesuai dengan kondisi masing-masing anak.

Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi, ditemukan lima kelompok penyebab anak tidak sekolah di Jawa Barat.

Pertama, persoalan sosial ekonomi, mulai dari keterbatasan biaya, jarak tempat tinggal dengan sekolah, hingga kondisi anak yang sudah menikah atau harus mengurus keluarga.

Kedua, faktor lingkungan keluarga yang menganggap pendidikan formal bukan sesuatu yang penting. Ketiga, persoalan selama anak menempuh pendidikan, misalnya dikeluarkan dari sekolah.

Keempat, faktor kesehatan. Dalam proses pendataan, ditemukan pula anak yang meninggal dunia ketika masih berstatus sebagai peserta didik.

Sementara itu, kelompok kelima mencakup berbagai kondisi lainnya, seperti anak yang telah pindah sekolah atau menyelesaikan pendidikan SMA maupun sederajat.

Disdik Jabar Benahi 182 Ribu Data Siswa

Di luar pembangunan fasilitas dan pemberian bantuan pendidikan, Pemprov Jabar juga melakukan pembenahan data peserta didik. Langkah ini dinilai penting karena ketidaksesuaian administrasi dapat menyebabkan siswa yang sebenarnya masih bersekolah justru tercatat sebagai anak tidak sekolah.

Purwanto menginstruksikan operator sekolah untuk memperbaiki data dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik), mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga menengah. Data yang perlu diperiksa antara lain Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta nama ibu kandung.

Kesalahan pengisian identitas dapat menyebabkan seorang siswa tidak terdaftar sebagai peserta didik aktif dalam sistem. Akibatnya, siswa tersebut berpotensi masuk dalam pendataan anak tidak sekolah meskipun masih mengikuti kegiatan belajar di sekolah.

Untuk mempercepat proses tersebut, Disdik Jabar meminta dinas pendidikan kabupaten dan kota mengoordinasikan operator SD dan SMP agar segera melakukan pembaruan data. Informasi peserta didik juga harus disesuaikan dengan data kependudukan yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

Instruksi serupa akan diterapkan kepada operator SMA, SMK, dan SLB di bawah kewenangan Disdik Provinsi Jawa Barat.

“Ini yang jadi agenda besar kita. Disdik kabupaten/kota perbaikan dapodik di sekolahnya. Operator sekolah tolong selesai dalam jangka waktu satu pekan ini,” kata Purwanto.

Berdasarkan pendataan Disdik Jabar, terdapat 182.609 siswa yang masuk kategori data residu atau membutuhkan perbaikan administrasi.

Apabila seluruh data tersebut berhasil diperbaiki dan siswa kembali tercatat sebagai peserta didik aktif dalam Dapodik, jumlah ATS di Jawa Barat diperkirakan berkurang menjadi 255.375 anak. Perhitungan tersebut berasal dari jumlah ATS sebanyak 437.984 anak dikurangi 182.609 siswa yang datanya perlu diperbaiki.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Disdukcapil Jawa Barat, Siska Gerfianti, menyatakan pihaknya siap mendukung proses pembenahan data tersebut. Dukungan akan diberikan melalui pendampingan kepada keluarga yang membutuhkan perbaikan administrasi kependudukan.

“Siap bantu urusan ini. Kader kami akan dampingi keluarga di lapangan untuk memperbaiki data anaknya di dapodik,” kata Siska.**

Exit mobile version