PenaKu.ID – Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan menjadi provinsi pertama di Indonesia yang terbebas dari Anak Tidak Sekolah (ATS) pada 2029. Untuk mencapai target tersebut, Pemprov Jabar mendorong transformasi dalam pemerintahan, mulai dari aparatur sipil negara (ASN), kelembagaan, hingga manajemen kinerja.
Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan, langkah tersebut diharapkan turut memperkuat tata kelola pemerintahan Jawa Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang dikenal dengan sapaan Kang Dedi Mulyadi.
“Jadi 2029 Jawa Barat itu provinsi pertama menargetkan anak yang bebas dari tidak sekolah (ATS),” kata Herman saat memberikan sambutan dalam Workshop Pendampingan Teknis Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah Provinsi Jawa Barat di Hotel Mercure, Kota Bandung, Senin (31/8/2026) malam.
Pemprov Jabar Percepat Penanganan Anak Tidak Sekolah
Herman menegaskan, Pemprov Jawa Barat berkomitmen mempercepat upaya pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah.
Menurut dia, persoalan ATS tidak lagi dapat dilihat hanya sebagai program pemerintah. Penanganannya merupakan kebutuhan strategis untuk memastikan setiap anak di Jawa Barat mendapatkan hak dan kesempatan memperoleh pendidikan.
Karena itu, penanganan ATS membutuhkan gerak bersama dan sinergi lintas sektor. Pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri dalam menangani persoalan tersebut.
Kolaborasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, perangkat daerah, dunia pendidikan, dan berbagai pemangku kepentingan dinilai menjadi kunci agar kebijakan serta intervensi yang dilakukan dapat lebih tepat sasaran.
Data Jadi Fondasi Pengambilan Kebijakan
Herman juga menekankan pentingnya kualitas data dalam upaya menangani Anak Tidak Sekolah. Data ATS harus mampu menggambarkan kondisi sebenarnya secara akurat agar pemerintah dapat menentukan bentuk intervensi sesuai kebutuhan masing-masing anak.
“Good data, good decision, good result,” ujar Herman.
Ia menjelaskan, data yang baik akan membantu pemerintah menghasilkan keputusan yang tepat. Pada akhirnya, keputusan tersebut diharapkan menghasilkan kebijakan dan program yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Dengan pendekatan tersebut, target Jawa Barat menjadi provinsi pertama yang bebas dari Anak Tidak Sekolah pada 2029 diharapkan dapat diwujudkan melalui tata kelola pemerintahan yang lebih kuat serta kolaborasi lintas sektor.**
