PenaKu.ID – Pelatihan pengelolaan biomassa berbasis limbah pertanian dan perkebunan digelar di Gedung Labtek XV lantai 8 Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 28–29 April 2026. Kegiatan yang diselenggarakan PLN Energi Primer Indonesia (EPI) bersama ITB ini menyasar kelompok tani dari Lombok, Yogyakarta, Tasikmalaya, dan Cilacap.
Acara dibuka oleh Direktur Pengabdian Masyarakat dan Layanan Kepakaran ITB, Prof. Dr.-Ing. Zulfiadi, S.T., M.T yang mewakili Rektor ITB. Pelatihan ini bertujuan meningkatkan kapasitas pelaku usaha biomassa agar mampu memenuhi standar pasokan energi untuk program co-firing di pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).
Kegiatan yang dipandu dosen Fisika FMIPA ITB, Dr. Acep Purqon, menghadirkan sejumlah narasumber, yakni Dr. Ir. Hariana, S.T., M.M dari BRIN, Erfan Julianto dari PLN EPI, serta Ichsan Maulana dari Koperasi Produsen Energi Biomassa Indonesia (KEBI).
Dari sisi akademisi, Acep menilai transisi energi membuka ruang luas bagi riset, inovasi teknologi, hingga pemberdayaan masyarakat. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas disiplin, mulai dari pertanian, kehutanan, teknik, hingga manajemen, untuk menjawab tantangan krisis energi melalui pendekatan transisi yang terintegrasi.
Sementara itu, Zulfiadi menyampaikan bahwa ITB terus mendorong pengembangan solusi energi, termasuk riset bio-batubara berbasis limbah. Ia menilai perlu ada formulasi optimal agar pemanfaatan sampah dapat menjadi sumber energi alternatif yang efektif.
Dari perspektif industri, Erfan Julianto menjelaskan peluang sekaligus tantangan dalam skema kontrak pasokan biomassa. Menurutnya, PLTU membutuhkan spesifikasi teknis tertentu agar proses co-firing berjalan optimal, sehingga pelaku usaha harus mampu memenuhi standar yang ditetapkan. Regulasi pemerintah, kata dia, juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.
Pelatihan berlanjut pada 30 April 2026 di fasilitas BRIN Serpong, di mana peserta mendapatkan demonstrasi teknologi co-firing skala kecil. Hariana memperlihatkan berbagai peralatan yang dapat digunakan kelompok usaha kecil dengan kapasitas produksi terbatas.
Peserta Dibekali Gambaran dan Proses Produksi Biomassa
Sebelumnya, peserta juga dibekali pemahaman terkait aspek kelayakan usaha dan finansial oleh Ichsan Maulana, termasuk potensi pasar ekspor yang menuntut standar kualitas tertentu. Materi tersebut disambut antusias karena memberikan gambaran konkret terkait proses produksi biomassa dan klasifikasi bahan berdasarkan nilai kalor.
Salah satu peserta asal Cilacap, Rahmat, mengaku memperoleh banyak wawasan baru yang dapat langsung diterapkan di daerahnya. Hal serupa disampaikan Asep Efendi dari Interdev yang terlibat dalam penyelenggaraan. Ia menjelaskan bahwa peserta dikelompokkan berdasarkan tingkat pengalaman, mulai dari yang telah berpengalaman hingga pemula yang baru menanam tanaman energi seperti indigofera, gamal, dan kaliandra.
Pelatihan ini tidak hanya berfokus pada peningkatan keterampilan teknis, tetapi juga mendorong pembentukan unit usaha biomassa di tingkat desa melalui BUMDes atau kelompok tani. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mengurangi praktik pembakaran terbuka yang berkontribusi terhadap emisi karbon.
Dalam konteks nasional, pengembangan biomassa sejalan dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 yang menargetkan penambahan kapasitas pembangkit sekitar 69,5 GW hingga 2034. Dari jumlah tersebut, sekitar 61 persen atau lebih dari 42 GW berasal dari energi baru terbarukan dan sistem penyimpanan energi.
Porsi energi baru terbarukan dalam bauran listrik nasional diproyeksikan meningkat dari sekitar 15–16 persen pada 2025 menjadi 21 persen pada 2030, dan mencapai sekitar 34 persen pada 2034. Target ini menjadi bagian dari komitmen Indonesia dalam Nationally Determined Contribution (NDC) 2030 serta Net Zero Emission (NZE) 2060.
Program co-firing biomassa di PLTU dinilai menjadi strategi transisi yang efektif. Skema ini memungkinkan pengurangan penggunaan batu bara tanpa perlu pembangunan pembangkit baru secara besar-besaran. Dengan demikian, infrastruktur eksisting tetap dimanfaatkan, sementara emisi karbon dapat ditekan secara bertahap.
Dalam skema tersebut, desa tidak lagi sekadar menjadi wilayah terdampak aktivitas pembangkit, tetapi bertransformasi menjadi mitra strategis dalam penyediaan energi terbarukan. Pendekatan ini dinilai mampu mendorong perubahan ekonomi lokal sekaligus memperkuat sistem energi nasional yang lebih berkelanjutan.**
