Ini Alasan Demokrat & Golkar Tak Kirim Perwakilan Pansus Covid-19 Kab Sukabumi

Anggota dprd kab sukabmi Ketua fraksi partai demokrat Badri

PenaKu.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi membentuk Panitia Khusus (Pansus) terkait anggaran penanganan Covid-19. Keputusan itu ditetapkan melalui rapat paripurna dengan Anggota Badan Musyawarah (Banmus) yang digelar beberapa waktu lalu.

Namun, ada dua fraksi yang tidak mengutus wakilnya masuk kedalam Pansus Covid-19, diantaranya Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar).

“Memang benar, Ketua Fraksi partai Demokrat tidak mengirimkan atau tidak mengutus anggota fraksi masuk ke Pansus. Dengan berbagai alasan,” ujar Badri, kepada Penaku.ID, saat dikonfirmasi melalui pesan singkat aplikasi WhatsApp, Jumat (7/8/2020).

Politisi Partai Demokrat itu pun menyampaikan, bahwa alasan pertama Demokrat adalah sebagai partai pengusung Bupati dan Wakil Bupati 2015-2020, yang tentunya masih konsisten untuk mendukung program yang dilakukan oleh pemerintah.

“Sebagai partai pengusung, tentunya wajib untuk mengamankan semua kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah,” terangnya.

Kemudian yang kedua, lanjut Badri, Demokrat memandang bahwa ini belum saatnya dilakukan, karena pelaksanaan program anggaran Covid-19 ini masih berjalan belum selesai secara penuh.

“Proses pelaksanaan program ini kan masih berjalan. Jadi kita belum menemukan hal-hal yang sifatnya pelanggaran ataupun diluar konteks aturan,” tuturnya.

Adapun alasan yang ketiga, sambung Badri, Fraksi Demokrat belum menerima keluhan ataupun pengaduan dari masyarakat (Dumas) secara umum ataupun secara spesifik terkait penggunaan anggaran Covid-19 di Pemerintahan Kabupaten Sukabumi.

“Tentunya ini perlu waktu, dan beri kesempatan kepada Pemda untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana anggaran untuk menjalankan program-program antisipasi atau langkah-langkah antisipasi terkait dengan pencegahan Covid-19 ini. Intinya berikan waktu dan luang untuk mereka, untuk menuntaskan program-program ini,” paparnya.

Ia menuturkan, bahwa program-program yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda), baik Provinsi maupun Pusat belum selesai.

Menurutnya, Pansus Covid-19 ini kurang tepat untuk dilakukan sekarang. Tetapi walaupun demikian, Fraksi Demokrat memberikan apresiasi dan support.

“Dengan harapan Pansus Covid-19 ini bisa memberikan wawasan dan pandangan kepada semua pihak, apabila menemukan hal-hal yang diluar konteks menyalahi aturan. Dan tentunya Pemda wajib untuk melakukan introspeksi ataupun mengevaluasi program-program yang dilakukan itu,” tegasnya.

Hal senada disampaikan Sekretaris Fraksi Partai Golkar, H. Deni Gunawarman, S.I.P. bahwa semua unsur sudah ada yang mewakili baik dari Muspida, APH, dan DPRD yang jadi Anggota Gugus Tugas penanganan Covid-19, baik itu dari sisi pengawasan ataupun anggaran.

“Jadi pembentukan Pansus ini, saya rasa kurang tepat. Kecuali kalau memang ada hal yang krusial dalam penyalahgunaan anggaran Covid-19 ini baru diadakan Pansus,” pungkasnya.




(Aom)

Leave a Reply

Your email address will not be published.