PenaKu.ID – Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Bogor (GMPB) menggelar aksi unjuk rasa bertepatan dengan Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA).
Aksi yang dipusatkan di kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Bogor ini menjadi manifestasi komitmen pemuda dan mahasiswa untuk mendesak penegakan hukum dan transparansi di Bumi Tegar Beriman.
Aksi damai yang dipimpin langsung oleh Ketua GMPB, Muhamad Ikbal, tersebut menyuarakan 9 tuntutan utama yang berfokus pada langkah-langkah konkret dalam upaya pemberantasan korupsi di tingkat daerah.
Sorotan Tuntutan: Proses Hukum dan Transparansi di Pemkab Bogor
Salah satu sorotan utama yang dibawa GMPB adalah kritik terhadap kinerja Aparat Penegak Hukum (APH) di Kabupaten Bogor. GMPB menyoroti banyaknya laporan dugaan pelanggaran yang hingga kini diklaim belum diproses secara tuntas.
“Setiap laporan masyarakat harus mendapatkan perhatian serius tanpa ada tebang pilih. Publik berhak tahu seluruh proses hukum dan penggunaan anggaran yang berlangsung di Kabupaten Bogor hari ini. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi,” tegas Muhamad Ikbal di hadapan massa aksi, Selasa (9/12/2025).
Selain penegakan hukum, transparansi pengelolaan anggaran daerah menjadi tuntutan fundamental lainnya. GMPB mendesak agar seluruh kebijakan dan penggunaan anggaran dibuka seluas-luasnya kepada publik.
“Kami menuntut agar pengelolaan anggaran daerah dibuka seluas-luasnya kepada publik, sehingga masyarakat dapat mengetahui bagaimana proses hukum, kebijakan, dan penggunaan anggaran dijalankan di Kabupaten Bogor,” ujar Ikbal.
Transparansi dianggap sebagai langkah awal dan fundamental untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan memastikan pemerintahan berjalan sesuai prinsip akuntabilitas publik.
Desakan Pengawasan Aktif di Pemkab Bogor
Lalu, Ikbal juga menegaskan pentingnya peran masyarakat dalam mengawal pemerintahan.
“Semua berhak mengawasi dan mengevaluasi kinerja pemerintah. Kami ingin Kabupaten Bogor benar-benar bersih dari korupsi. Kawal tuntas, tanpa kompromi,” pungkas Ikbal.
Aksi ini diharapkan tidak hanya menjadi seremonial tahunan, tetapi juga pendorong utama bagi APH agar lebih responsif terhadap aduan masyarakat, serta menegaskan kembali keberpihakan publik terhadap terciptanya pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.***
