Wartawan: Al Fattah
PENAKU.ID | Kab. Bandung — Bisakah masyarakat memilih untuk tidak terpaksa dan dipaksa pada pelaksanaannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di bulan Desember 2020 nanti, agar bisa tercipta pesta demokrasi yang murni dan bebas dari intervensi.
Dikatakan Pengamat Politik dari Partai Demokrat, H. Yuyun Saepudin, itu bisa saja terjadi selama masyarakat berpegang teguh pada pendiriannya untuk memilih yang memang layak dipilih menjadi pemimpin daerah.
“Pada dasarnya pemahaman masyarakat terhadap politik masih dinamis, mereka bisa berubah-berubah dalam pilihannya,” katanya via telepon, Senin (12/10/2020).
Terkecuali, ditegaskan Yuyun, masyarakat menyukai figur partai politiknya atau figur dari Paslonnya, ada kemungkinan pilihan masyarakat tidak akan berubah. Itu biasanya ada dipemilih militan atau parpol militan yang bersikukuh dalam pilihannya untuk bisa meraih kemenangan.
Termasuk dalam pemanfaatan situasi di masa Pandemi Covid-19 ini, dikemukakannya, itu bisa saja terjadi. Mengingat masyarakat khususnya di Kabupaten Bandung yang saat ini tengah mengalami transisi ekonomi dan sosial. Sehingga dinamisasi politik akan terjadi karena adanya tuntutan kebutuhan hidup.
Sementara perihal terjadinya kecurangan dalam Pilkada, lanjutnya, itu merupakan tugas Pengawasan dari Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu), yang sampai sejauh mana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya itu.
Yuyun menambahkan, jadi pada dasarnya, walaupun Paslon berupaya keras untuk mencari simpati dan kunjungan langsung ke tengah masyarakat, baik itu secara door to door atau kelompok, dia meyakini kalau pilihan masyarakat tidak akan berubah dan sesuai dengan hati nuraninya.
“Mungkin ada juga sebagian yang berubah haluan karena menerima sejumlah bantuan, tapi pada hakekatnya, meskipun bantuan tersebut diterima, tapi pilihannya bisa berbeda,” ujarnya.
Kalau divisualisasikan secara signifikan, tegas Yuyun, bantuan diterima, pilihan masih tetap sesuai komitmen hati sanubarinya. Karena masyarakat tahu, siapa yang pantas dan layak untuk memimpin.