PenaKu.ID – Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Dr. Bedi Budiman, S. Ip, M. Si mengapresiasi perhelatan Forum IKU atau Forum Perangkat Daerah yang bertajuk Penyelarasan Indikator Kinerja Umum Bidang Kesbangpol Se-Jawa Barat dalam rangka Optimalisasi Penyusunan Renstra 2023-2027.
Hal itu, menurutnya, merupakan starting poin yang bagus dalam menyiapkan perencanaan program serta pencapaian target IKU khususnya di bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Jawa Barat.
“Kami apresiasi undangan yang diberikan kepada Komisi I yang kedua kami juga mengapresiasi capaian yang telah dilakukan Kesbangpol Jabar bahwa penyelenggaraan acara ini dengan melakukan kajian bersama sebagai siklus kebijakan publik. Ada agenda yang utama yaitu pemilu nasional serentak dan pilkada serentak pada tahun yang sama,” kata Bedi di Kabupaten Bandung Barat, Rabu kemarin (23/2/22).
Dia menyebut, peristiwa tersebut belum pernah dialami dalam perjalananan pemilu khususnya di Jawa Barat. Menurutnya, Jabar sebagai wilayah provinsi yang strategis berbatasan dengan ibu kota harus mengantisipasi memiliki ‘roadmap’ dalam kontestasi politik seperti ini. Semua unsur sedang berkontestasi, terkecuali unsur ASN, TNI dan Polri.
“Tetapi bahwa unsur yang tidak berkontestasi dalam politik tersebut ada yang sedang dipercaya menjadi penjabat kepala daerah. Karena itu, harus menjadi muatan bagaimana proyeksi program di tahun 2023 agar bisa diantisipasi dan disikapi secara transpatan serta obyektif, ” katanya.
Sebagai langkah awal antisipasi, tambah dia, DPRD mengusulkan perda inisiatif tentang pendidkan pancasila dan wawasan kebangsaan. Di mana muatannya menjadi payung bagi Kesbangpol dan stakeholders terkait untuk menjalin kerja sama dalam mengakses program dan sebagainya baik bersifat horisontal maupun secara vertikak.
Misalnya lintas dinas untuk ASN guru-guru dengan dinas pendidikan. Secara praktis sesungguhnya sudah dilakukan dan DPRD akan menyediakan payung hukumnya melalui perda inisiatif tersebut.
“Contoh lainnya ialah deradikalisasi di lingkungan ASN dengan BKD, BPSDM dan Biro Organisasi. Juga pentahelix dengan lembaga vertikal seperti pertahanan dan keamanan. Ada juga Kodam, Polda atau lembaga yang terkait dengan kesatuan bangsa,” ucapnya.
Demikian juga dengan kalangan kampus, Bedi menegaskan, termasuk bekalangan pesantren bahkan kalangan pegiat ekonomi, karena stabilitas politik sedikit banyaknya memengaruhi perkembangan ekonomi.
Itu akan menjadi legitimasi di mana kebijakan ini sudah lebih dahulu diterapkan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Dalam hal ini, sambungnya, DPRD akan mengaplikasikan dengan adanya penguatan di bidang teknologi informasi. Kekuatan dunia maya saat ini sangat luar biasa. Bahkan bisa juga berdampak pada kesatuan bangsa dengan propaganda politik yang bersifat radikal.
“Kami akan meniru yang baik dari DIY yang sudah disahkan gubernur dan DPRD Yogyakarta. Bedanya kita akan memperbaiki dan menitikberatkan pada sektor teknologi informasinya juga. Karena interaksi yang paling besar terjadi di dunia maya termasuk ancaman kesatuan bangsa. Sehingga Diskominfo memiliki piranti imunitas gangguan kesatuan bangsa,” tandasnya.
***
