PenaKu.ID – Memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) tahun 2025 di Kabupaten Bogor diwarnai sorotan tajam dari kalangan aktivis mahasiswa dan pemuda terkait dugaan ketidaktepatan sasaran dana hibah di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora).
Desakan ini muncul di saat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor melalui Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menunjukkan komitmen anti korupsi dengan memimpin deklarasi di lokasi Car Free Day (CFD).
Aktivis Ingatkan di Momen Hakordia Tahun 2025: Jangan Korupsi Anggaran Hibah Dispora Kabupaten Bogor Rp40,5 Miliar
Aktivis Mahasiswa Cibinong Raya, Pras Nugraha, yang menjadi narasumber, secara tegas menyatakan bahwa Kabupaten Bogor.
“sedang tidak baik-baik saja”. Pernyataan ini diperkuat oleh fakta bahwa setiap tahun, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selalu menemukan temuan.
Sorotan utama Pras Nugraha tertuju pada alokasi dana hibah Dispora Kabupaten Bogor yang mencapai angka fantastis, yaitu Rp40,5 Miliar.
“Yang paling terheran adalah setiap tahun pasti aja temuan dari BPK itu selalu ada. Tetapi dengan adanya indikasinya hari ini tidak tepat sasarannya dana hibah dari Dispora kepada setiap cabang kepemudaan,” ujar Pras Nugraha.
Pras Nugraha juga mendesak agar Bupati Bogor harus selalu mengawal dan bertindak tegas ketika ada kesalahan.
“Bagi kami, kami sebagai aktivis harus mengawal dan kami harap Bupati harus selalu mengawal dan tegas ketika memang ada sebuah kesalahan. Dan jika memang hari ini Bupati tidak bisa untuk menertibkan setiap SKPD untuk tidak korupsi, maka kami harap Bupati harus menindaklanjuti secara tegas,” tutupnya.
Bupati Bogor Pimpin Deklarasi Anti Korupsi di Hari Hakordia Tahun 2025
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Bogor menunjukkan komitmennya dengan menggelar deklarasi anti korupsi yang dipimpin langsung oleh Bupati Bogor, Rudy Susmanto, pada Minggu (30/11/2025).
Dalam sambutannya, Bupati Rudy Susmanto menegaskan bahwa pemerintahan yang bersih adalah prioritas utama. Ia juga secara khusus mengajak generasi muda untuk berperan strategis dalam upaya pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
“Kita harus memastikan komitmen ini tidak hanya berhenti di tingkat pemerintahan, tetapi juga merasuk ke seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda. Mereka adalah garda terdepan dalam menciptakan masa depan Bogor yang bersih dan bebas KKN,” tegas Bupati Rudy Susmanto.
Namun, komitmen ini harus dibuktikan dengan tindak lanjut yang nyata, terutama terkait desakan aktivis untuk memastikan anggaran hibah sebesar Rp40,5 Miliar benar-benar tepat sasaran dan bebas dari praktik korupsi, sebagaimana yang juga diingatkan oleh Pras Nugraha.***
