PenaKu.ID – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, memberikan arahan dan tekankan kepada seluruh jajaran Pejabat tingkat Dinas-dinas dan Staf serta Pemprov (Pemerintah Provinsi) harus menjadi Problem Solving.
“Mohon maaf saya merubah pola kerja, kalau dulu mungkin provinsi senang sama wilayah administratif,” ucap Dedi Mulyadi dalam unggahan Instagram @dedimulyadi71, Rabu (10/4/2025).
Anggaran Besar Tapi Kerjanya Hanya Monitoring dan Evaluasi
Menurutnya, yang mana anggarannya besar lalu kegiatannya hanya monitoring dan evaluasi terhadap Kabupaten/Kota.
“Datang disambut, ditepok tangani balik lagi, kalau ada bencana datang kasih bantuan 1000 paket, selfi balik lagi. Saya gak mau begitu,” ujarnya.
Dedi ingin Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjadi Problem Solving (pemecahan masalah) dari kebuntuan birokrasi di Jawa Barat.
Pemprov Jawa Barat harus Menjadi Problem Solving
“Kalau ingin menjadi Problem Solving maka dia harus menjadi Bapak, dia harus menjadi Induk dan menjadi Ibu, Ibu bagi siapa? bagi pemerintahan kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan dan desa,” jelasnya.
Maka, lanjut Dedi, Problem Solving akan hadir pada setiap permasalahan publik dan mencari solusi.
“Solusi tidak akan hadir dalam rapat-rapat disebuah meja, yang ada laptop berjejer dan kemudian pakai layar digital, solusi tidak lahir disitu,” ungkap Dedi.
Gubernur Jawa Barat tegaskan, bahwa solusi akan lahir di tengah-tengah konflik, kesulitan, bencana dan pada perut orang lapar, maka provinsi datang di tengah-tengah setiap permasalahan tersebut.
Solusi Akan Hadir di Setiap Permasalahan
“Untuk memberikan apa?, Perlindungan, Advokasi dan Kesejahteraan, karena itu maka saya mohon maaf hari ini bobot anggaran diubah, diubah untuk apa? diperbanyak klaster-klaster pertumbuhan baru,” bebernya.
Menurut Dedi Mulyadi, pertumbuhan baru tersebut seperti halnya Infrastruktur klaster baru, kemudian industrialisasi menjadi motivator bahkan eksekutor.
“Seperti kasus di Subang lama sekali kemudian saya kumpulkan hanya dalam waktu 10 menit selesai. Exit Tol yang biasa berlama-lama ketemu Menteri 5menit selesai,” paparnya.
Lalu, setelah itu diharapkan menjadi pertumbuhan seperti hal orang-orang tersebut dapat kerja, seperti problem sengketa tanah dan percaloan dalam pembebasan tanah.
“Harga 500 ribu dirubah menjadi 5 juta, 5 juta ditawarinya 10 juta dan 10 juta ditawar lagi menjadi 20 juta, kalau model begini mana ada investasi masuk, mau melahirkan pengangguran? kan tidak,” ujarnya.
Tidak Ada lagi Calo-calo Pertanahan
Dedi Mulyadi memberikan solusi, bahwa seluruh pemilik tanah bertemu langsung dengan pembeli lalu dihadiri oleh Gubernur, Kapolres, Kapolsek, Dandim/Danramil dan Bupati menghadiri lalu lihat mereka bertransaksi.
“Lakukan secara terbuka, boleh divideokan, boleh di YouTube kan semua orang, biar tau,” ucapnya.
Dan kemudian, Advokasi warganya setelah memiliki uang dan arahkan pada aspek yang produktif.
“Karena apa? Saya punya pengalaman seluruh daerah yang mengalami pembebasan di Jawa Barat setelah itu warganya jatuh miskin,” paparnya.*
