PenaKu.ID – Pemerintah Kabupaten Bogor tengah mematangkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026, Tetapkan Pendidikan dan Kesehatan Gratis sebagai Prioritas Utama.
Hal ini terungkap dalam rapat ekspos yang dipimpin langsung oleh Bupati Bogor Rudy Susmanto bersama Wakil Bupati Bogor H. Ade Ruhandi (Jaro Ade) dan dihadiri jajaran OPD serta DPRD Kabupaten Bogor.
Bupati Bogor Fokus Program Prioritas 2026
Dalam arahannya, Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan komitmen untuk membangun Kabupaten Bogor bersama-sama, dengan menempatkan dua sektor fundamental sebagai prioritas utama.
1. Kesehatan Gratis: Pemerintah Kabupaten Bogor berupaya merealisasikan Universal Health Coverage (UHC) 100% pada tahun 2026. Hal ini bertujuan memastikan seluruh warga yang sakit di Bogor menjadi tanggung jawab pemerintah dan mendapat layanan kesehatan gratis.
2. Pendidikan Gratis: Pendidikan juga diharapkan dapat diberikan secara gratis, baik di sekolah negeri maupun swasta. Pemerintah akan mengajak sekolah swasta bekerja sama untuk siswa yang tidak tertampung di SMP negeri, di mana biaya sekolahnya akan ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Bogor.
Lanjutnya, Program Kejar Paket juga akan diperbanyak untuk mengatasi angka putus sekolah dan meningkatkan rata-rata lama sekolah.
Tantangan Defisit dan Ajakan Kolaborasi
Meskipun dihadapkan pada tantangan defisit anggaran yang masih ada, Bupati Bogor menekankan pentingnya persatuan dan kesamaan frekuensi berpikir untuk merealisasikan program prioritas.
“Musuh utama bangsa kita adalah perpecahan,” ujar Bupati Bogor Rudy Susmanto, Senin (10/11/2025).
Sambil menegaskan, bahwa dengan frekuensi dan arah kebijakan yang sama, anggaran yang terbatas akan cukup untuk program prioritas.
Ia juga menyerukan agar seluruh pihak, termasuk DPRD dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), membangun Kabupaten Bogor bersama-sama dan tidak bekerja sendiri-sendiri.
Isu-Isu Lain
Selain kesehatan dan pendidikan, program prioritas lain mencakup perbaikan infrastruktur jalan yang baik.
Mengenai permasalahan sekolah roboh yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (untuk SMK/SMA), Pemkab Bogor melalui Dinas PUPR siap memfasilitasi dan membantu memberikan advice serta kajian teknis pemeriksaan struktur.
Pembahasan RAPBD 2026 baru akan dimulai dan keputusan final akan menjadi kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.***
