PenaKu.ID – Bupati Bandung Barat Hengky Kurniawan optimis daerahnya bisa kembali meraih Opini Tanpa Wajar (WTP) tahun 2023.
Meski Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI memberikan sejumlah catatan masalah yang diberikan ke Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bandung Barat (KBB).
“Masih ada temuan yang harus kita tindaklanjuti, termasuk pekerjaan rumah lainnya yang harus diselesaikan,” ujar Bupati Bandung Barat usai melaksanakan Exit Meeting di Ruang Rapat Setda KBB. Rabu (1/3/23).
Menurut Bupati Bandung Barat, ada sejumlah temuan yang cukup sulit juga untuk ditindaklanjuti, seperti bantuan sosial (Bansos) tahun 2020. Bahkan, temuan tersebut masih harus menunggu waktu.
“Temuan tahun 2020 ini masih jadi ‘PR’ yang harus kita tindaklanjuti. Termasuk, sejumlah case sebelumnya, seperti RSUD Lembang. Itu juga masih dibahas BPK kaitan dengan anggaran Rp 7,5 miliar sebelum kami menjabat,” katanya.
Kendati demikian, sejumlah temuan itu tengah dalam proses, namun, pihaknya berharap BPK bisa menilai mana yang harus ditindaklanjuti dan mana yang tidak.
“Untuk temuan yang sudah ditindaklanjuti telah selesai sekitar 75 persen. Sedangkan, temuan tahun 2022 tindaklanjutnya masih berjalan,” sebut Bupati Bandung Barat.
Ada beberapa tindaklanjut temuan yang masih dihitung. Lanjut dia termasuk, kaitan dengan pembangunan jalan infrastruktur dari PT SMI.
“Itu belum muncul tadi, tapi ada indikasi. Artinya, kita tetap harus bersiap-siap saja untuk betul-betul menyajikan pelaporan yang aktual,” ujarnya.
Alasan Optimistis Bupati Bandung Barat
Kendati begitu, ia mengakui , jika melihat perjalanan tahun 2021 dirinya optimistis lantaran banyak temuan yang bisa ditindaklanjuti dan pada saat itu Pemda KBB bisa mendapatkan WTP.
“Hari ini pun resep dan strateginya pun sama. Hal itu dilakukan agar tidak terjadi masalah,” imbuhnya.
Lebih lanjut ia menuturkan, catatan 2022 menunjukkan progres yang mencapai 75 persen pihaknya bisa mendapatkan WTP dengan penilaian masing-masing.
“Kalau nilainya berat gak WTP, ada pewajaran atau pemakluman. Namun, untuk persoalannya rata-rata ada di OPD dan statusnya masih indikasi belum temuan,” tuturnya.
Ia menegaskan, Pemda KBB ingin kembali meraih WTP. Maka dari itu, semua OPD harus bekerjasama dan memaksimalkan kinerjanya masing-masing.
“Jadi, ketika ada pemeriksaan semua OPD harus memberikan pelaporan yang akuntabel,” tandasnya.
***
