PenaKu.ID – Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kabupaten Bogor sukses menggelar pelantikan Pengurus Komisariat Kecamatan sekaligus Rapat Kerja (Raker) untuk 40 kecamatan se-Kabupaten Bogor.
Ketua BMPS Kabupaten Bogor, Usep Nukliri, menegaskan bahwa peran sekolah swasta di Kabupaten Bogor sangat vital dan mendominasi dalam menopang pendidikan daerah. Hal ini mengingat keterbatasan jumlah sekolah negeri yang tidak sebanding dengan luas wilayah dan jumlah penduduk.
“Peran sekolah swasta ini sangat besar. Sebagai contoh, dari 3.124 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang ada di Kabupaten Bogor, tidak ada satu pun yang berstatus negeri. Begitu juga dengan SMP, dari total ratusan sekolah, sekolah swasta mencapai 684 sekolah, sementara negeri hanya 111,” ujar Usep Nukliri seusai acara, Sabtu (23/5/2026).
Ia menambahkan, ketergantungan pada sekolah negeri saja tidak akan mampu memaksimalkan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kabupaten Bogor. Oleh karena itu, sinergi komprehensif sangat dibutuhkan.
Dorong Kolaborasi dengan Muspika dan Anggota Dewan di Kabupaten BogorÂ
Usep berharap para pengurus komisariat kecamatan yang baru dilantik segera melakukan konsolidasi, koordinasi, dan kolaborasi dengan pihak Muspika (Musyawarah Pimpinan Kecamatan) serta pemangku kebijakan setempat.
Selain itu, ia juga mendorong pengurus di tingkat kecamatan untuk aktif berkomunikasi dengan para anggota DPRD Kabupaten Bogor di daerah pemilihan (dapil) masing-masing, guna mempercepat penyaluran aspirasi sekolah swasta.
“Di BMPS Kabupaten Bogor sendiri, banyak pengurusnya yang merupakan anggota dewan aktif, seperti Ibu Nunur di Dapil 2 (PKB), Pak Haji Ading (PDI-P), dan Pak Haji Slamet (PKS) di Dapil 3. Jika ketua komisariat rajin merapat ke dewan di dapilnya, aspirasi akan lebih cepat tersampaikan,” tambahnya.
Target Program Kerja 2026: Entaskan Anak Tidak Sekolah (ATS)
Selaras dengan program pemerintah daerah di tahun 2026, BMPS Kabupaten Bogor berfokus pada penyelarasan program pendidikan, khususnya dalam menuntaskan masalah Anak Tidak Sekolah (ATS) dan meningkatkan Rata-rata Lama Sekolah (RLS).
Salah satu langkah konkretnya adalah melalui program Memorandum of Understanding (MoU) antara sekolah swasta dengan Dinas Pendidikan untuk penyediaan pendidikan gratis bagi anak-anak tidak mampu.
“Sudah ada di atas 200 sekolah swasta yang akan dan telah melakukan MoU. Melalui bantuan pemerintah sebesar Rp75.000 per anak per bulan atau Rp900.000 per tahun, kita harapkan tidak ada lagi anak yang putus sekolah di Kabupaten Bogor karena kendala biaya,” tegas Usep.
Alokasi Anggaran Pelatihan Guru Swasta
Terkait dana hibah, Usep menjelaskan bahwa karena adanya efisiensi, anggaran hibah BMPS tahun ini disesuaikan menjadi Rp95 juta setelah sempat direncanakan naik ke angka Rp200 juta. Kendati demikian, BMPS Kabupaten Bogor tetap bersyukur karena angka tersebut tergolong besar dibanding wilayah lain.
Fokus BMPS ke depan tidak hanya pada bantuan operasional, melainkan juga peningkatan mutu guru melalui pelatihan. BMPS menargetkan anggaran pelatihan bagi guru swasta di tahun 2026 bisa tembus di atas Rp1 miliar, meningkat dari tahun 2025.
“Kami menganggarkan dan menargetkan minimal Rp1,5 miliar untuk pelatihan guru swasta di tahun 2026. Kita ingin ke depannya, guru-guru swasta yang mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi tidak perlu membayar lagi alias gratis, karena biayanya akan ditopang oleh APBD melalui rekomendasi komisi pelatihan BMPS,” pungkasnya.***
