PenaKu.ID – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Amanah Nasional (PAN), Syarifuddin Sudding, membantah keras tudingan yang mengaitkan dirinya dengan sengketa dan pemblokiran Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.
Nama Sarifuddin Sudding diduga terlibat kongkalikong dengan PT Pertamina Patra Niaga lantaran namanya ditemukan tertulis di seng yang menutup fasilitas SPBU tersebut.
Politisi senior partai Matahari Bersinar tersebut menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak memiliki hubungan maupun kepentingan dalam kebijakan penutupan fasilitas pengisian bahan bakar yang berimbas pada kelangkaan BBM bagi warga lokal tersebut. Menurutnya, tuduhan yang beredar di masyarakat hanyalah ulah oknum yang tidak bertanggung jawab.
“Saya tegaskan, tidak ada keterlibatan apapun dari saya. Nggak ada itu, tidak benar sama sekali! Apa urusannya saya dengan pemblokiran itu? Saya tidak ada urusan,” tegas Sudding saat dikonfirmasi awak media melalui sambungan telepon WhatsApp, Rabu (23/9/2026).
Sudding memaparkan bahwa pemblokiran operasional SPBU sepenuhnya merupakan kewenangan dan kebijakan internal PT Pertamina Patra Niaga. Oleh karena itu, ia mendesak BUMN tersebut untuk bersikap terbuka dan tidak menggantung nasib masyarakat pencari keadilan di daerah.
Ia menilai, dampak dari pemblokiran SPBU tersebut sangat dirasakan oleh kelompok masyarakat produktif, mulai dari nelayan, petani, pengemudi ojek online, hingga buruh harian yang menggantungkan mata pencaharian mereka pada ketersediaan BBM bersubsidi jenis solar.
“Pertamina harus transparan dan menjelaskan secara terbuka kepada publik, apa persoalan sebenarnya sehingga SPBU itu diblokir. Jangan sampai langkah tersebut justru mengorbankan dan merugikan masyarakat kecil, khususnya nelayan dan petani,” ujarnya.
Menanggapi rencana aksi unjuk rasa Himpunan Nelayan yang bakal digelar di kantor Pertamina Kota Sukabumi, politisi Senayan ini menilai langkah penuntut keadilan tersebut wajar sebagai bentuk penyampaian aspirasi atas terganggunya distribusi BBM di wilayah Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi dan sekitarnya.
“Langkah masyarakat menuntut transparansi itu wajar. Pertamina harus segera memberikan kepastian, cari solusi yang bijak, dan segera buka pemblokiran agar aktivitas ekonomi warga bisa kembali berjalan normal,” pungkasnya.
Dari informasi yang dihimpun, rencananya ratusan nelayan yang tergabung dalam wadah Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (DPC HNSI) Kabupaten Sukabumi, besok Kamis (24/9/2026) bakal menggelar aksi unjuk rasa ke PT Pertamina Patra Niaga Cabang Sukabumi Kota.
***
