PenaKu.ID – Jika kebijakan ojek online (ojol) dilarang mengisi BBM jeni Pertalite, pengamat menilai akan banyak berdampak pada sektor-sektor perekonomian di masyarakat.
Pengamat Ekonomi Energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr. Fahmy Radhi, M.B.A mengatakan, jika kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, terhadap larangan ojek online menggunakan BBM bersubsidi akan memberikan dampak signifikan.
“Kita tahu bahwa pengemudi ojol itu dari kelas bawah, yang pendapatannya tidak terlalu besar. Sebagian besar para profesi pengemudi ojol tersebut karena sebelumnya terkena PHK,” Kata Fahmy Rahdi kepada PenaKu.ID, Rabu (4/12/2024).
Dan ia menceritakan, jika pencabutan BBM bersubsidi terhadap ojek online maka, biaya operasional akan meningkat disebabkan biaya para pengemudi ojol meningkat dan hal itu akan memberatkan mereka, serta akan mengurangi pendapatan mereka.
“Kalau itu terjadi, maka kemungkinan para ojol tidak bekerja lagi dan mereka akan kehilangan pekerjaannya. Karena mereka tidak bisa menaikkan sewa ojol,” ucapnya.
Ojek Online Berpotensi Menganggur
Ia menilai hal tersebut akan berpotensi menambah pengangguran dan angka kemiskinan akan bertambah.
Fahmy menjelaskan juga, bukan dari segi pengemudi ojek online (ojek) saja yang terdampak, bagi konsumen atau pengguna ojol pun akan berdampak karena rata-rata pengguna ojol adalah masyarakat menengah ke bawah.
“Kalau kebijakan tadi jadi diterapkan, tarif ojol pun akan naik dan bagi konsumen hal itu akan memberatkan mereka, maka akan berdampak akan daya beli atau pengguna ojol itu,” terang Fahmy.
Hal tersebut, kata dia, akan memicu inflasi, karena dampak kebijakan tersebut tidak hanya dirasakan oleh pengemudi ojol saja, tentunya akan dirasakan oleh konsumen atau pengguna ojol tersebut.
Menurut Fahmy, ojek online (ojol) bukan hanya penumpang saja yang menggunakan jasa tersebut, termasuk masyarakat yang memiliki usaha kecil-kecilan seperti makanan, barang-barang seperti baju dan celana serta yang lainnya, akan berdampak terhadap para usaha-usaha yang menggunakan jasa ojol tersebut.
“Akan menurunkan daya beli konsumen tadi, yang akhirnya akan menghambat pertumbuhan ekonomi yang cukup besar. Karena kebijakan Bahlil Lahadalia itu akan menghambat pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
“Usaha-usaha kecil yang menggunakan jasa ojol itu, mereka orang yang pertama akan berdampak dan masyarakat tidak menggunakan ojol pun akan berdampak juga karena kebijakan itu memicu inflasi dikalangan masyarakat,” imbuhnya.
Fahmy Minta Kebijakan Dikaji Ulang
Ia berpesan terhadap Menteri ESDM untuk memikirkan lagi kebijakan tersebut karena akan membahayakan perekonomian masyarakat Indonesia.
“Kalau alasannya bahwa ojol itu bukan angkutan karena pakai plat hitam, ya memang benar, tapikan itu formalitas saja,” paparnya.
Saat dipertegaskan oleh awak media, jika kebijakan tersebut dilakukan pemerintah apakah akan menimbulkan dampak di semua sektor masyarakat.
“Akan memicu Inflasi, daya beli turun dan konsumsi juga turun, maka itu akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Kalau inflasi tadi naik maka dampaknya akan berganda,” tegas Fahmy.
Dan ia membeberkan, bahwa Multiplier effect akan menurunkan pertumbuhan ekonomi yang ingin dicapai.
“Padahal Presiden Prabowo Subianto menginginkan 8 persen. Saya kira kebijakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia itu justru mencederai,” cetus Fahmy.
Ia menuturkan, tidak hanya pencapaian pertumbuhan ekonomi saja, tapi juga komitmen Prabowo Subianto yang selalu dikatakan Pro-rakyat kecil. Tetapi jika pengemudi ojol saja diperas dengan kebijakan tersebut.
“Maka saya khawatir bahwa komitmen Prabowo terhadap Wong Cilik itu hanya omong-omong belaka saja,” tegas Fahmy.
***
