PenaKu.ID – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Brigade Mahasiswa Bogor menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kabupaten Bogor pada Kamis (2/4/2026).
Kedatangan mereka bertujuan untuk menuntut klarifikasi terkait kebijakan anggaran daerah tahun 2026, khususnya mengenai program Digitalisasi Posyandu yang dinilai tidak mendesak dan rawan penyimpangan.
Mahasiswa Demo di Depan Kantor DPRD Kabupaten Bogor
Koordinator aksi dari Brigade Mahasiswa Bogor, Yuri Gagarin, menyatakan bahwa program yang dicanangkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor ini menelan anggaran fantastis mencapai Rp20 miliar.
Berdasarkan analisis mahasiswa terhadap Rencana Umum Pengadaan (RUP), digitalisasi tersebut hanya berupa pembuatan website.
”Kami mempertanyakan urgensi website di saat masyarakat desa dipaksa beradaptasi dengan teknologi tanpa pondasi yang kuat. Masih banyak ketimpangan fasilitas posyandu konvensional yang lebih butuh perhatian,” ujar Yuri di sela-sela aksi.
Dugaan Praktik Cashback dan Penyelewengan
Dalam pernyataan sikapnya, Brigade Mahasiswa Bogor juga menyoroti adanya indikasi praktik tidak etis dalam proses pengadaan.
Muncul dugaan adanya oknum vendor yang menjanjikan cashback hingga 50% dari nilai proyek kepada pihak tertentu. Hal ini dianggap menciderai prinsip transparansi dan akuntabilitas anggaran publik.
Klarifikasi Pihak DPMD Kabupaten Bogor
Menanggapi aksi tersebut, Sekretaris Dinas (Sekdis) DPMD Kabupaten Bogor, Mawardi, menemui para mahasiswa untuk memberikan klarifikasi. Ia menjelaskan bahwa terjadi miskomunikasi terkait penginputan data di RUP.
”Digitalisasi Posyandu yang dimaksud bukan sekadar membuat aplikasi atau website, karena Posyandu tetap harus tatap muka,” jelas Mawardi.
Menurutnya, anggaran tersebut dialokasikan untuk penyediaan alat kesehatan digital, seperti tensimeter digital dan timbangan digital, guna mendukung pelayanan di 5.193 Posyandu se-Kabupaten Bogor.
Mawardi juga menambahkan bahwa anggaran Rp20 miliar tersebut jika dibagi ke seluruh titik Posyandu, nilainya menjadi tidak terlalu besar per unitnya.
Selain kesehatan, Posyandu kini juga mencakup enam Standar Pelayanan Minimal (SPM), termasuk pendidikan dan infrastruktur.
Tiga Tuntutan Utama Mahasiswa
Meski telah mendapat penjelasan, mahasiswa tetap mendesak agar pemerintah daerah berkomitmen pada transparansi.
Terdapat beberapa poin tuntutan resmi yang diminta oleh Brigade Mahasiswa Bogor.
1. Mendesak Ketua DPRD memberikan penjelasan terbuka terkait pengajuan Pokok Pikiran (Pokir) dewan untuk memastikan tidak ada konflik kepentingan.
2. Meminta Aparat Penegak Hukum (APH) melakukan investigasi menyeluruh terhadap dugaan praktik cashback dalam proyek tersebut.
3. Alihkan Anggaran, mendesak Pemkab Bogor mengalihkan dana Rp20 miliar ke program yang lebih substansial, seperti peningkatan insentif kader posyandu, pemenuhan sarana kesehatan di desa tertinggal, serta penanganan stunting yang lebih sistematis.
Pihak DPMD berjanji akan melakukan pengecekan kembali terhadap draf RUP yang tertulis untuk menghindari bias informasi di masa mendatang.***
